Sunday, April 8, 2018

Pameran BPNB Jawa Barat, Way Kanan 2017












LASEDA 2018 BPNB JABAR: “Mari Mengenal Sejarah!”

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jawa Barat kembali menggelar kegiatan tahunan “Lawatan Sejarah Daerah” (Laseda). Tahun ini dilaksanakan di Provinsi Banten pada tanggal 27-29 Maret 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang yang terdiri dari siswa tingkat SMA/sederajat dan para guru pembimbing.

Peserta merupakan para perwakilan sekolah yang berada di empat wilayah kerja BPNB Jabar, meliputi Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan Lampung. Selama tiga hari, para peserta diajak observasi langsung ke situs sejarah Kasultanan Banten Lama, antara lain Tasikardi, Benteng Speelwijk, Vihara Avalokitesvara, Keraton Kaibon, Keraton Surosowan, Masjid Agung Banten Lama, dan Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama.

Laseda 2018 2Menurut Kepala BPNB Jabar, Jumhari, kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para siswa mengenal informasi sejarah dengan berkunjung langsung ke lapangan sehingga dapat menumbuhkan minat siswa agar lebih mau mempelajari dan mencintai sejarah di Indonesia.

“Penguatan karakter siswa dalam mengenal sejarah bukan hanya didapat secara indoor saja, tapi perlu juga diperoleh dari kegiatan melihat langsung situs-situs sejarah,” tambah Jumhari dalam sambutan pelepasan peserta di Kantor BPNB Jabar, Jalan Cinambo No.136, Bandung, Jawa Barat, Selasa, (27/03/2018).

Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 5 jam dari Kota Bandung, peserta langsung berkunjung ke objek Tasikardi, Benteng Speelwijk dan Vihara Avalokitesvara. Malam harinya, digelar pembukaan secara resmi yang dipimpin langsung Direktur Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Triana Wulandari, bertempat di Hotel Flamengo, Serang, Banten.

Dalam sambutannya, Triana menyebutkan, “Melalui kegiatan ini, kami dari Direktorat Sejarah ingin mengajak para siswa sebagai generasi muda agar lebih melek sejarah. Dari kegiatan daerah ini nanti akan dipilih peserta terbaik dari yang baik mewakili BPNB masing-masing untuk mengikuti Lawatan Sejarah Nasional yang akan digelar di Aceh, April mendatang”.

“Tak hanya kegiatan Lawatan Sejarah saja, nanti ke depannya kementerian pun akan menggelar olimpiade sejarah untuk para siswa tingkat SMA/ sederajat. Kemudian kami juga menyediakan bantuan untuk para guru yang akan melakukan penelitian situs-stus sejarah, terutama sejarah lokal daerahnya,” tambah Triana.

Hari kedua, kegiatan diisi kunjungan lanjutan ke kompleks Kasultanan Banten Lama, yaitu situs peninggalan Keraton Kaibon, Keraton Surosowan, Masjid Agung Banten Lama, dan Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Kemudian digelar sesi diskusi dan pentas aksi seni dari para peserta pada malam harinya di aula Hotel Flamengo, Serang, Banten.

Di hari terakhir, Laseda 2018 ditutup dengan kegiatan mengenal dan belajar membatik di Griya Batik Banten pimpinan Uke Kurniawan di Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten.

Dari seluruh rangkaian kegiatan, terlihat para peserta sangat antusias dalam mengikuti semua sesi bahkan mereka sampai ketagihan mengikuti kegiatan Laseda kembali. Seperti yang diungkapkan Akbar, siswa SMAN 20 Bandung, “Saya senang mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan terpilih untuk kegiatan Lawatan Sejarah Nasional di Aceh nanti”.

Acara selama tiga hari tersebut pun berlangsung sukses dan panitia berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan kesadaran sejarah serta meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan negara.*** (Teks&Foto: Iwan)

Sumber: http://destinasianews.com

Monday, April 2, 2018

Guru Non Inpassing dan Sertifikasi Bisa Jadi Kamad

Pasca diterbitkannya PMA Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah yang menggantikan peratiran serupa sebelumnya, PMA Nomor 29 Tahun 2014, banyak kepala madrasah swasta yang galau.  Hal ini terkait dengan salah satu syarat dalam dalam PMA tersebut yang salah satunya menyebutkan bahwa calon kepala madrasah harus memenuhi persyaratan yang diantaranya adalah memiliki sertifikat pendidik dan memeiliki golongan ruang paling rendah III/xc bagi guru PNS dan memiliki golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh lembaga/yayasan yang berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing bagi guru bukan pegawai negeri sipil.

Tak urung persyaratan ini membuat calon kepala madrasah dan kepala madrasah yang belum memiliki sertifikat pendidik dan atau belum inpasssing golongan III/c terkendala menjadi kepala madrasah. Yayasan atau lembaga penyelenggara madrasah pun menjadi terbatas dalam melakukan pergantian kepala madrasah,

Yang menjadi permasalahan nyata adalah jika kepala madrasah yang lama telah diberhentikan sedangkan gantinya tidak memenuhi persyaratan tersebut. Bahkan dalam satu lembaga tidak satupun yang telah memiliki golongan ruang III/c.

Sehingga tidak berlebihan jika kemudian Ayo Madrasah pernah menerbitkan artikel berjudul 3 Solusi Sementara Pengangkatan Kamad Belum IIIc di Simpatika.

Guru Non Inpassing dan Sertifikasi Bisa Jadi Kamad


1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018


Setelah banyak dikritisi oleh berbagai kalangan, akhirnya Kementerian Agama membuat pengecualian. Adalah Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Calon kepala Madrasah Berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

Surat yang ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2018 oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Agama Republik Indonesia ini selengkapnya berisikan sebagai berikut:

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN CALON KEPALA MADRASAH BERSTATUS BUKAN   PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH  MASYARAKAT
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah menyebutkan bahwa calon kepala madrasah harus memenuhi persyaratan, di antaranya;
a. memiliki sertifikat pendidik; dan
b. memiliki golongan ruang paling rendah lll/c bagi guru pegawai negeri  sipil  dan memiliki golongan ruang atau pangkat yang disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan/lembaga yang berwenang dibuktikan dengan keputusan inpassing bagi guru bukan pegawai negeri sipil.
Dalam hal madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh guru bukan pegawai negeri sipil dengan syarat sebagaimana dimaksud di atas, Ketua atau Pembina Yayasan dapat mengesampingkan persyaratan dimaksud.

Inti dari Surat Edaran Menteri Agama tersebut adalah jika madrasah yang diselenggarakan masyarakat (madrasah swasta) kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari PMA No. 58 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat (1), yayasan atau penyelenggara madrasah tetap dapat mengangkat kepala madrasah baru dengan mengabaikan persyaratan tersebut.

Artinya, seorang calon Kepala Madrasah yang belum inpassing dengan golongan III/c maupun belum memiliki sertifikat pendidik tetap dapat diangkat menjadi Kepala Madrasah.

Selengkapnya silakan unduh Surat Edaran Meneri Agama Nomor 3 Tahun 2018 (UNDUH DI SINI).

2. Pengangkatan Kamad di Simpatika


Lalu bagaimana dengan pengangkatan kepala Madrasah di layanan Simpatika.

Pasca terbitnya PMA Nomor 58 Tahun 2017, calon kepala madrasah yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diangkat menjadi kepala madrasah. Saat pengangkatan oleh Admin Simpatika Kab/Kota akan muncul peringatan bahwa calon kepala madrasah tersebut tidak memenuhi syarat.

Namun seiring dengan terbitnya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018, layanan Simpatika langsung memperbarui regulasinya. Ketika Admin Ayo Madrasah mencoba melakukan pengangkatan seorang guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan belum inpassing, ternyata sistem Simpatika menyetujui.

Seorang guru yang belum inpassing III/c dan belum sertifikasi sekalipun dapat diangkat menjadi Kepala RA/Madrasah di layanan Simpatika.

So, bagi RA dan madrasah yang kemarin terkendala saat hendak melakukan pergantian kepala madrasah, silakan untuk melakukan pengajuan pengakatan kepala madrasah baru ke Admin Simpatika tingkat Kabupaten/Kota. Karena guru non inpassing dan non sertifikasi sekarang boleh jadi kepala madrasah