Said Aqil: Tidak Usah Didorong Warga NU Otomatis Menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menyatakan dengan terpilihnya KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo, secara otomatis warga NU akan berjuang memenangkan pasangan itu.

"Tidak usah digerakkan, otomatis akan bergerak sendiri," kata Said Aqil dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis malam.

Ia mengatakan warga NU pasti merasa punya tanggung jawab moral untuk mendukung pemimpin tertinggi NU itu. Menurut dia, dipilihnya KH Ma'ruf Amin yang merupakan Rais Aam PBNU serta kader NU semenjak muda menjadi cawapres, membawa kebanggaan dan kepercayaan diri kader-kader dan warga NU.

"Jadi, tidak usah dibayar, tidak usah didorong, akan kampanye semua," kata Said Aqil.

Apalagi, KH Ma'ruf Amin merupakan cicit Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar yang sangat dihormati warga NU yang keilmuannya juga diakui oleh dunia Islam. (OL-4)

Deja Vu 2014, Demokrat Pilih Jokowi atau Prabowo?

Demokrat harus menghadapi dua pilihan, mendukung Joko Widodo atau Prabowo Subianto? Baik Jokowi dan Prabowo sama-sama sudah mengumumkan calon wakil presidennya pada Kamis kemarin. 

Jokowi sebagai petahana menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Pasangan ini diusung oleh enam parpol di parlemen, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura. Sementara itu, Prabowo memilih menggandeng Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Pasangan ini diusung Partai Gerindra, PKS dan PAN. Kedua pasangan ini rencananya akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada hari ini, Jumat (10/8/2018), atau di hari terakhir pendaftaran.

Isu Politik Uang 
Demokrat beberapa waktu lalu sebenarnya sudah menyatakan akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sosok calon wakil presiden yang akan ia pilih. Namun, menjelang penutupan pendaftaran, muncul isu bahwa ada politik transaksional yang dilakukan Prabowo dalam memilih cawapresnya. 

Isu ini dihembuskan oleh Wasekjen Demokrat Andi Arief pada Rabu (8/8/2018). Andi menuding Sandiaga Uno membayar PKS dan PAN masing-masing Rp 500 Miliar untuk mendapatkan kursi cawapres Prabowo. Menurut Andi, karena hal tersebut Demokrat kemungkinan batal mengusung Prabowo. Baik Gerindra, PAN dan PKS telah membantah pernyataan Andi.

Alot 
Pasca berhembusnya isu ini, komunikasi SBY-Prabowo yang semula berjalan cair berubah semakin alot. SBY dijadwalkan akan menerima Prabowo di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta, Rabu malam. Namun, Prabowo tak kunjung datang. Ia baru menyambangi rumah SBY pada Kamis pagi. Mantan Danjen Kopassus itu hanya 40 menit berada di rumah SBY. Setelah itu, ia langsung kembali ke rumahnya di Jalan Kertanegara, tempat para elite Gerindra berkumpul. "Kita musyawarah terus," kata Prabowo singkat kepada awak media. 

Tak ada jumpa pers bersama seperti yang terjadi pada dua pertemuan SBY-Prabowo sebelumnya.  Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, dalam pertemuan itu, kedua ketum parpol bicara mengenai power sharing apabila Prabowo memenangi pilpres 2019. Tak lama setelah Prabowo pergi, SBY langsung memanggil para elite Partai Demokrat untuk menggelar rapat. Mereka yang hadir diantaranya adalah Hinca Panjaitan, Andi Mallarangeng, Ee Mangindaan, Syarif Hasan, Andi Arief, Roy Suryo, Nurhayati Ali Assegaf, Ferdinand Hutahaean dan Amir Syamsuddin. "Ini rapat darurat, begitu lah kira-kira," kata Amir Syamsuddin kepada wartawan setibanya di kediaman SBY. 

Rapat tersebut dimulai pukul 12.30 WIB dan sempat diskors memasuki sore hari. Namun, para elite Demokrat memilih bungkam soal apa saja opsi yang dibahas di dalam rapat tersebut. Selepas Maghrib, rapat dilanjutkan dan berjalan hingga malam hari. Rapat baru berhenti saat Prabowo kembali datang ke kediaman SBY. Mantan Danjen Kopassus itu tiba pukul 21.20 WIB. Kali ini kedatangan Prabowo lebih singkat, hanya 20 menit. Prabowo keluar dari rumah SBY dan kembali ke Kertanegara pukul 21.40 WIB.

Tidak Sepakat 
Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief, dalam pertemuan itu Prabowo menawarkan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Namun, SBY menolak tawaran itu. "Sikap Partai Demokrat sampai pukul 22.30 WIB malam ini adalah menolak pencawapresan Sandiaga Uno," kata Andi. 

Menurut Andi, Demokrat menolak Sandiaga menjadi cawapres Prabowo karena ia berasal dari Partai Gerindra, sama dengan Prabowo yang akan menjadi capres. Ia menyebut, SBY memberikan opsi ke Prabowo. Salah satunya adalah tetap mengajukan putranya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres. 

"Kembali ke komitmen/janji Prabowo yg meminta AHY cawapres karena elektabilitas tertinggi di semua lembaga survey," kata dia. Kedua, SBY juga menawarkan agar koalisi Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS duduk bersama untuk mencari figur alternatif di luar AHY atau pun Sandiaga. 

Namun rupanya, Prabowo tidak menerima masukan dari SBY itu. Jelang tengah malam, Gerindra bersama PAN dan PKS mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Sendiri 
Dengan deklarasi itu, maka Demokrat menjadi satu-satunya parpol di parlemen yang belum menentukan arah koalisi. 

Harapan untuk mengusung poros ketiga pun pupus karena kursi Demokrat tidak cukup mengusung capres dan cawapres sendiri. Ke Jokowi atau Prabowo lagi, Majelis Tinggi Partai Demokrat baru akan menggelar rapat Jumat pagi ini untuk memutuskan. 

Kondisi ini mengingatkan pada 2014 lalu, di mana Demokrat juga sempat bimbang apakah akan merapat ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Prabowo-Hatta Rajasa. Pada akhirnya, saat itu Demokrat memilih abstain atau tidak mengusung calon di Pilpres. 

Namun, jika Demokrat kali ini kembali memilih abstain, maka partai berlambang bintang ini terancam tak bisa mengusung calon di Pilpres 2024 mendatang. Merujuk aturan pasal 235 ayat 5 UU Pemilu, jika parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat namun tidak mengajukan paslon, akan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.

kompas.com | Ihsanuddin - Sabrina Asril

Mantan Napi Korupsi Nyaleg, Ini Tanggapan Sufi

Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Caringin, Bogor, Jawa Barat, KH Lukman Hakim mengatakan mantan narapidana korupsi harus melakukan taubatan nasuha dan pengakuan di hadapan publik jika ingin mencalonkan diri menjadi pejabat pemerintah maupun jabatan publik lainnya.

Penegasan ini disampaikan Kiai Lukman menanggapi adanya wacana Komis Pemilihan Umum melarang mantan napi koruspi untuk menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019.

“Harus melalui mekanisme taubatan nasuha para mantan napi, serta permohonan maaf kepada publik,” kata Kiai Lukman, Selasa (24/7) sore.

Ia mencontohkan pada zaman Nabi di mana orang-orang jahiliah yang hendak masuk Islam juga melakukan pengakuan di hadapan Nabi dan para sahabat. Pengakuan, permohonan maaf serta taubat nasuha itu pun harus dilakukan secara tulus, tidak sekadar basa-basi.

Direktur Sufi Center ini juga menekankan dalam soal napi koruptor yang mencalonkan diri menjadi pejabat pemerintah, bukan hanya dilihat dari sisi Undang-Undang, tetapi moral napi koruptor di hadapan masyarakat. Menurtunya pengakuan dan permohonan maaf dilakukan bukan hanya oleh napi korupsi, melainkan napi kejahatan lainnya.

Dilihat dari sisi tasawuf, menurutnya fenomena napi korupsi yang mencalonkan diri menjadi pejabat, sebenarnya lebih pada hubungan pribadi orang bersangkutan dengan Tuhan. “Tentu dahulukan dulu dia terbukti atau tidak (melakukan korupsi dan pidana lainnya). Lalu (kalau terbukti) adakah dia melakukan permintaan maaf. Ini harus dilakukan karena dosa ke sesama manusia harus diselesaikan,” paparnya.

Ia memandang pengakuan dan permintaan maaf yang tulus sebagai momentum yang bisa dilakukan pemerintah untuk perbaikan moral mantan napi agar diterima kembali oleh publik. Namun, adanya mantan napi yang mencalonkan diri jadi pejabat publik, artinya masih punya ambisi.

Hal ini menjadi catatan khusus, mengingat orang yang telah melakukan dosa atau kesalahan mestinya melakukan penyucian diri dan hati salah satunya dengan cara menghindarkan diri dari persoalan nafsu dan ambisi.

www.nu.or.id | Kendi Setiawan

Empat Fase Pemikiran Politik Ulama Nusantara

Intelektual Muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi menyebutkan, pemikiran politik ulama Nusantara dibagi ke dalam empat fase. Pertama, fase kerajaan. Pada fase ini, ulama menjadi qadi atau syaikul Islam pada sebuah kerajaan Islam. Mereka bertugas memberikan fatwa-fatwa terkait dengan persoalan umat, di samping memberikan nasehat kepada raja.

“Konteks historis ini yang kemudian (mendorong) para ulama Nusantara harus melahirkan pandangan politik yang sesuai dengan zamannya. Konteks pertama adalah konteks kerajaan,” kata Zuhairi di Sekretariat Islam Nusantara Center (INC), Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (4/8).

Kedua, fase kolonial. Pada saat ini, ulama menjadi pimpinan lembaga pendidikan keagamaan seperti surau, dayah, dan pesantren. Fase kedua ini menjadi tonggak penting dalam membentuk pemikiran politik ulama selanjutnya. Karena pada fase ini banyak buku atau kitab yang diterbitkan untuk dikaji dan dijadikan sebagai rujukan.    

“Sehingga kalau dikatakan pemikiran siyasah ulama Nusantara sebenarnya pada fase ini. ” alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini.

“Tidak mungkin penjajah takluk tanpa peran dari ulama Nusantara yang meletakkan pondasi pemikiran siyasah,” tambahnya.

Ketiga, fase kemerdekaan. Ulama-ulama Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya memiliki peran yang besar dalam mewujudkan kemerdekaan, tapi juga meletakkan politik kebangsaan. KH Abdul Wahid Hasyim merupakan kiai NU yang ikut serta dalam merumuskan dasar negara dan politik kebangsaan Indonesia.  

“Apa yang dilakukan ulama-ulama sekarang dengan bela negara, hubbul wathon minal iman, itu adalah bagian dari fase sejarah pada masa kemerdekaan,” kata penulis buku Hadratussyekh Hasyim Asy’ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan ini.

Keempat, fase demokrasi. Fase ini dimulai sejak 1955 dimana ulama berperan dalam politik kebangsaan untuk mengawal Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

www.nu.or.id | Muchlishon

Manuver Komunikasi Kekuatan Oposisi

Di kubu petahana (incumbent), manuver yang dilakukan partai-partai yang menyatakan diri akan mengusung Jokowi sebagai capres, se­pertinya sudah di tahap ‘panggung’ yang mulai solid (solid stage).

Jokowi tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan sosok cawapresnya, sambil berhitung peta kekuatan lawan dan sejumlah faktor politik dinamis kontekstual yang mungkin berubah di menit-menit akhir masa pendaftaran.

Di kubu oposisi, manuver justru sedang mengalami titik kulminasi. Ada manuver SBY yang giat membuka jeja­ring komunikasi dengan ragam pihak, Prabowo yang sedang menguji reaksi para calon mitra koalisi, dan PKS yang posesif dengan calon dari kader mereka. Sekaligus PAN yang giat memosisikan diri sebagai mediator di tengah kebuntuan komunikasi para pihak.

Pernyataan meragukan
Manuver terbaru yang memantik banyak spekulasi tentunya pernyataan Prabowo Subianto dalam acara pertemuan ulama di Hotel Menara Pe­ninsula, Jakarta, Jumat (27/7). Prabowo melakukan manuver komunikasi lewat pernyataan verbalnya. “Saya siap menjadi alat umat dan alat rakyat Indonesia. Tapi kalau saya tidak dibutuhkan dan ada orang lain yang lebih baik, saya pun siap mendukung kepentingan rakyat dan umat. Itu komitmen saya bahwa dengan segala kekuatan saya dan Gerindra.”

Pernyataan Prabowo bisa memunculkan beragam tafsir politis. Antara lain banyak pihak yang mengaitkan pernyataan tersebut dengan kesiapan Prabowo untuk berganti peran dari capres menjadi king maker yang akan mendorong sosok lain menjadi penantang Jokowi.

Benarkah manuver komunikasi Prabowo tersebut mengindikasikan akan ada perubahan komposisi pasangan dengan tiadanya nama Prabowo di daftar utama capres penantang Jokowi? Terlalu prematur untuk menyimpulkan Prabowo tak akan maju ke gelanggang pertarungan Pilpres 2019.

Ada dua alasan mengapa penulis meragukan simpulan Prabowo sudah pasti menjadi king maker. Pertama, kepentingan elektoral Gerindra di pemilu legislatif yang waktunya bersamaan dengan penyelenggaraan pilpres. Sekarang ini, ada tren naiknya perolehan suara Gerindra sebagai dampak coat-tail effect atau efek ekor jas dari pencapresan Prabowo.

Dalam psikologi politik, coat-tail effect maksudnya adalah orang-orang yang sudah sangat terpesona dengan sosok/citra seseorang. Arus besar yang terbaca dari persepsi basis konstituen pemilih Gerindra, mereka tahu, suka, dan bisa menerima serta akan memilih Prabowo sebagai capres mereka.

Singkatnya capres yang dipersepsikan layak menjadi penantang Jokowi oleh basis pemilih Gerindra ialah Prabowo Subianto. Jika Prabowo tidak jadi mencapreskan diri, apakah sosok baru di luar dirinya akan memiliki coat-tail effect setara atau lebih besarkah daripada yang didapat Gerindra dari Prabowo Subianto? 

Inilah jawaban mengapa arus utama di internal Gerindra akan tetap ngotot meminta Prabowo Subianto menjadi capres mereka. Jika tidak, bukan tak mungkin suara Gerindra akan stagnan atau bahkan menurun di pemilu legislatif karena kehilangan figur utamanya di panggung utama.

Kedua, nama Prabowo Subianto sejak 2014 telah menjadi ikon penantang Jokowi. Dikalahkan Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2014 membentuk polarisasi dukungan di masyarakat. Kelompok pro-Jokowi dan pro-Prabowo terpelihara hingga sekarang. Bahkan di momentum tertentu seperti saat terjadinya Pilkada DKI 2017, polarisasi itu mengkristal lagi dan menghangatkan suasana politik jelang Pilpres 2019.

Prabowo terus memopulerkan diri sekaligus berupaya meneguhkan identitas dirinya selaku penantang. Hasilnya elektabilitas dia terjaga di nomor dua di bawah Jokowi selaku petahana. Pertanyaannya, apakah Prabowo dan Gerindra akan benar-benar rela meninggalkan ‘investasi’ politik yang telah dibangunnya selama ini? Dua argumen inilah yang membuat penulis meragukan tafsir ucapan prabowo ini bermakna prabowo akan menjadi king maker.

Meksipun realitas politiknya, sebagai sebuah brand politik, Prabowo sulit memenangani kontestasi jika tak menemukan formula tepat terutama menyangkut figur cawapres dan isu strategis untuk penetrasi ke basis-basis pemilih baru di luar yang sudah dibentuknya sejak 2014.

Makna pesan Prabowo
Dalam bacaan komunikasi politik, pernyataan Prabowo lebih tepat dimaknai sebagai strategi komunikasi persuasif ke partai-partai yang potensial menjadi mitra koalisi menantang Jokowi. Prabowo menyatakan jika ada yang lebih baik daripadanya, dia bersedia untuk mendukung yang bersangkutan menjadi capres. Ini pilihan gaya komunikasi yang cukup berbeda dari kebiasaan Prabowo saat berkomunikasi di panggung politik menuju pencapresan.

Jika dilihat dari kebiasaannya, gaya komunikasi politik Prabowo biasanya bauran antara dynamic style dan controlling style. Merujuk ke tipologi gaya komunikasi dari Stewart Tubbs dan Sylvia Moss dalam buku mereka, Human Communication (1994), dynamic style memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan (action-oriented).

Sementara itu, the controlling style, biasanya sangat ketat mengendalikan kuasa (power). Pilihan gaya komunikasi Prabowo saat beretorika di pertemuan ulama tempo hari lebih memilih equalitarian style (gaya kesetaraan). Pada orang dengan gaya komunikasi ini, biasanya arus verbal dan nonverbalnya selalu mencoba dua arah (two way traffic communication). Terbaca dari pesan Prabowo yang membuka ruang kemungkinan soal figur yang bisa menjadi capres jika lebih baik dari dirinya.

Ada dua makna dari manuver komunikasi Prabowo itu. Pertama, Prabowo sepertinya sedang menguji reaksi partai-partai yang berpotensi menjadi mitranya dalam koalisi penantang Jokowi. Hal itu terkait dengan keseriusan mereka mendukungnya menjadi capres, dan respons serta manuver partai-partai jika diberi peluang menyebut figur di luar dirinya.

Jika diurai substansi pesannya, apa kriteria lebih baik yang Prabowo maksudkan? Jika memang kriterianya ialah modal dasar elektoral, yakni menyangkut elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas, sudah barang tentu Prabowo akan diposisikan tertinggi di antara figur lain di kubu partai-partai penantang Jokowi, baik dari PAN, Gerindra, PKS, maupun Demokrat. Artinya, manuver komunikasi ini digunakan Prabowo untuk menunjukkan kesan diri (self-impression) tidak egois dan mau membuka ruang dialog.

Kedua, strategi persuasi ini digunakan Prabowo untuk merangkul partai-partai agar tidak mengedepankan ego sektoralnya. Dalam negosiasi ini strategi ZOPA (zone of possible agreement) yakni mengajak semua pihak untuk menurunkan proposal utama masing-masing agar bisa duduk bersama dalam memusyawarahkan keputusan strategis paket capres cawapres.

Sebagaimana kita ketahui, pola komunikasi penantang Jokowi masih bersifat acak. Dalam kondisi acak seperti ini, Prabowo tentu harus menghitung cermat setiap strategi pemainan menuju gelanggang. Dalam tulisan Roger B Myerson, Game Theory: Analysis of Conflict (1991), teori permainan merupakan studi tentang pengambilan keputusan strategis.

Dalam perspektif ini, kubu penantang Jokowi mengembangkan strategi campuran (mixed strategy game) yang intinya pemain akan menggunakan beragam varian strategi guna memastikan hasil optimal di tengah realitas kesulitan mereka menjalankan strategi utama. Strategi itulah yang sepertinya sedang dijalankan Gerindra, PKS, Demokrat, juga PAN.

Di tengah ragam kepentingan dan cairnya pola hubungan politik, Prabowo mencoba mengembangkan mutual respect dan mutual benefit dari kepen­tingan-kepentingan kaku proposal utama partai-partai di luar kubu Jokowi. Manuver komunikasi itu diperlukan agar setiap pihak mau duduk bersama dan melakukan pembahasan atas sejumlah kemungkinan.

Langkah Prabowo itu konteksnya tentu saja komunikasi yang keras dan tegas disampaikan PKS yang posesif menginginkan cawapres berasal dari kader atau representasi keputusan partai mereka. Pun demikian juga dengan kepentingan Demokrat yang masih berikhtiar mengajukan nama AHY sebagai cawapres yang ingin dipaketkan dengan siapa pun capresnya, termasuk dengan Prabowo.

Figur menentukan
Hal lain yang menarik dibaca dari manuver komunikasi figur-figur utama yang berpotensi menantang Jokowi adalah silaturahim antaraktor. Prabowo bersilaturahim ke kediaman SBY di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/7). Selang berapa hari, Zulkifli juga bersilaturahim ke SBY (27/7). Manuver komunikasi SBY itu sempat memantik bacaan tentang siapa yang menjadi center of the game dalam proses pertautan antarkekuatan penantang Jokowi.

Dalam komunikasi, proses silaturahim itu mengandung interaksionisme simbolis. Herbert Blumer mendefinisikan interaksionisme simbolis sebagai proses interaksi dalam membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Hal senada juga disampaikan Scott Plunkett yang mendefinisikan interaksionisme simbolis sebagai cara kita belajar menginterpretasi serta memberikan arti atau makna melalui interaksi kita dengan orang lain.

Dalam konteks inilah mengapa SBY dan Prabowo begitu peduli dengan batik warna senada yang digunakan, gesture yang menunjukkan harmoni, para elite kedua partai dalam formasi lengkap. Tentu makna yang ingin ditunjukkan ialah ke­terbukaan, kehangatan, kei­nginan untuk bekerja sama dan meminimalkan jarak komunikasi.

Tetapi saat Prabowo dan Zulkifli datang berturut-turut ke kediaman SBY, muncul kesan peran SBY yang dominan di panggung perbincangan partai-partai oposisi. Itulah yang sepertinya dibaca PKS yang rencananya akan berjumpa dengan SBY, tetapi mereka tak mau kalau perjumpaan dilakukan di kediaman SBY seperti dua pertemuan sebelumnya.

PKS yang terkesan belum dilibatkan secara intens dalam konsolidasi kekuat­an oposisi memahami betul bahwa komunikasi bukan semata pesan yang diverbalkan, melainkan juga konteks tempat pertemuan diselenggarakan. Hal itu pula yang juga akhirnya dipahami SBY dan Prabowo sehingga menjadwalkan perjumpaan balasan.

Dalam situasi krusial seperti saat ini, dengan waktu untuk lobi dan negosiasi tak lagi tersedia lama, hal strategis yang harus dilakukan dalam komunikasi kekuatan oposisi ialah rembukan bersama dengan melibatkan semua partai.

Tidak penting lagi siapa yang ingin lebih menonjol daripada yang lainnya karena hasil akhir dari manuver komunikasinya ialah menciptakan pemahaman bersama (mutual understanding). Yang mesti diatasi ialah ego sektoral setiap partai karena jika gagal mengatasi itu, akan menyebabkan sulitnya menyatukan agenda bersama.

Koalisi oposisi kerap kali gagal menyatukan kepentingan yang berbeda-beda sehingga jika pun menyatu kerap tak memiliki daya ikat kuat ke basis konstituen mereka.

mediaindonesia.com | Gun Gun Heryanto, 
Penulis adalah Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute; Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta

Kalkulasi Politik : Prabowo-AHY dan Prabowo-Anies

Kombinasi Prabowo-AHY atau Prabowo-Anies adalah paling rasional buat umat dengan kondisi politik saat ini yang berpeluang untuk menumbangkan elektabilitas petahana. Cawapres Prabowo nanti memang gak akan jauh jauh dari nama Anies Baswedan atau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Karena keduanya adalah pasangan paling rasional jika Prabowo menargetkan ceruk suara yang lebih besar.

Ceruk Pemilih Anies dan AHY sama sama besar, hal ini sudah berkali kali saya tulis dalam berbagai kesempatan.

Ceruk pemilih Millenial saat ini di angka 40%, dan Prabowo mengatakan membutuhkan Cawapres yang bisa mewakili angka 40% tadi, hal inilah yang kemarin ditekankan pak Prabowo saat bertemu SBY-AHY.

Kalau dalam filsafat politik, haluan politik Anies dan AHY sama sama berwarna sama, dengan warna sama itulah maka ceruk pemilih dan segmentasi pemilih mereka berdua juga hampir relatif sama.

Dalam hal jaringan dan lobi internasioanal, segmentasi Anies dan AHY juga sama sama mudah diterima, kita jangan lupa, tipikal negara kita ini masih butuh negara lain dalam hal ini sesuai dengan teori interdependensi politik.

Nama Anies masih memungkinkan masuk bursa cawapres Prabowo karena memang masalah Prabowo-AHY belum final, SBY pun mengaminkan hal itu dengan alasan rasionalitas politik.

Nama Anies juga masih berpeluang masuk karena Anies adalah tipikal tokoh yang gak akan ditolak oleh Kubu SBY jikapun Prabowo nanti memilih Anies, Demokrat tetap akan bersama Gerindra mendukung Prabowo-Anies jika finalnya begitu.

Dengan realita ini, harapan PKS menyodorkan kadernya ke Prabowo sebagai cawapres bisa dikatakan sudah hampir final akan ditolak. Kalau melihat kriteria cawapres yang disyaratkan Prabowo, maka Aher dan Salim Segaf yang selama ini di-branding sebagai ulama dan hafidz alQuran jelas gak masuk sama sekali. Aher dan Salim Segaf tidak mewakili kalangan millenial komunitas 40% yang diinginkan Prabowo.

Di PKS, Jika mau dicari tokoh yang masuk kriteria yang dimaksud prabowo ada pada diri Anis Matta, tapi karena selama ini PKS tidak solid dan tidak mau firm mendukung Anis Matta dan gak pernah mau menyodorkan serius nama Anis ke Prabowo sejak awal.

Sekarang PKS sudah hampir final ditikung, bahan ditelikung, oleh Demokrat, padahal Demokrat adalah orang baru dalam hal koalisi dengan Gerindra, ini karena Prabowo gak punya waktu menunggu konflik elit PKS yang jalan di tempat dan tidak mereda dengan egosentrisnya yang tetap ngotot.

Kerugian PKS tentu sangat jelas, dengan tidak adanya kader PKS yang masuk bursa capres cawapres, maka bisa dipastikan hilangnya kesempatan PKS menaikkan elektoralnya di pileg dan pilres nanti, apalagi kalau melihat komposisi Caleg-caleg PKS yang sudah didaftarkan ke KPU, rata rata calegnya lemah; lemah elektoral, lemah juga kesiapannya dalam menghadapi pemilu.

Jika melihat lagi ke pilpres, maka sisa PR umat saat ini adalah mengajak PKB ke gerbong Gerindra untuk mendukung Prabowo, karena sejak awal, Demokrat dan PKB adalah kuda hitam dan merupakan kekuatan sangat menentukan di Pilpres 2019.

Sekali lagi umat butuh SBY dan Muhaimin Iskandar sebagai pemilik dua partai papan tengah dengan prediksi raihan suara 2019 nanti sebesar 20an juta suara, untuk membantu menguatkan logistik capres poros umat, dalam politik kadang kita harus mau makan malam sama jin sekalipun.

Karena jika Prabowo kembali hanya mengandalkan PKS-PAN seperti pada pilpres 2014, maka kekalahan yang sama di 2014 juga bisa kembali terjadi di pilpres 2019.

Di sini Prabowo butuh pelobi hebat untuk menarik gerbong PKB-NU masuk ke gerbong Prabowo, kalau berhasil, maka kekuatan Prabowo (Gerindra-PKS-PAN-PKB-Demokrat-PBB-Berkarya) sudah bisa dikatakan kuat untuk head to head dengan koalisi Jokowi (PDIP-Golkar-Hanura-Nasdem-PPP-PSI-Perindo). Ini komposisi yang bagus.

Karena siapapun wakil yang akan dipilih Jokowi nanti gak akan bisa berdampak banyak ke Jokowi, karena masalah utama ada di Jokowi itu sendiri, kekuatan Jokowi langsung akan menyusut, survei terbaru juga menunjukkan elektabiltas Jokowi menurun tajam 1 bulan terakhir.

SBY juga sudah memberikan sinyal bahwa akan sulit bagi Demokrat untuk mendukung Jokowi karena di sana tidak ada mutual trust dan mutual respect, saya paham, yang dimaksud SBY adalah Megawati yang memang tidak suka sama SBY sejak kekalahan Megawati pada pilpres 2004. Sinyal SBY ini adalah positif dan kabar baik.

Megawati rupanya masih dendam sama SBY, dan tanpa sadar, jangan sampai dendam ini bisa jadi akan kembali menghancurkan poros Megawati 2019 nanti.

pepnews | Tengku Zulkifli Usman, Analis Politik.

Cara Legal “Singkirkan” Anies Nyapres Lewat Izin Presiden

Gubernur atau Wakil Gubernur yang ingin maju Pilpres 2019 harus seizin Presiden. Tidak bisa seperti saat Pilpres 2014 lalu.
Langkah Anies Rasyid Baswedan yang mencoba “mencontoh” jejak Joko Widodo saat maju Pilpres 2014 akan terkendala Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 yang juga memuat tentang permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Peraturan tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 18 Juli 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 19 Juli 2018. Dalam hal presiden belum memberikan izin dalam waktu 15 hari, izin dianggap sudah diberikan.

Surat permintaan izin kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres juga harus disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh partai politik sebagai dokumen persyaratan.

Jadi, selain pengunduran diri, aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 itu juga memuat tentang permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Berarti, jika Anies Baswedan akan maju Pilpres 2019, ia harus minta izin dulu ke Presiden Jokowi karena masih menjabat Gubernur DKI Jakarta (periode 2017-2022). Peraturan itu terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 32 Tahun 2018 tersebut.

Isinya: “Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin kepada presiden”.

Ayat selanjutnya dalam pasal itu juga menyatakan bahwa presiden memberikan izin atas permintaan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakilnya, dalam waktu paling lama 15 hari setelah menerima surat permintaan izin.

Jika presiden belum memberikan izin dalam waktu 15 hari, izin dianggap sudah diberikan. Surat permintaan izin kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres juga harus disampaikan kepada KPU oleh partai politik sebagai dokumen persyaratan.

Presiden telah menandatangani aturan mengenai tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, permintaan izin dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum.

Mungkinkah Anies Baswedan masih bisa maju sebagai capres 2019 yang bakal berhadapan dengan Jokowi? Masih sangat mungkin. Karena, andai Presiden Jokowi belum memberikan izin dalam waktu 15 hari, “izin dianggap sudah diberikan”. Itu aturannya.

Jadi, bagi para pendukung Anies Baswedan tidak perlu khawatir dengan PP Nomor 32 Tahun 2018 tersebut. Seperti yang dilakukan sekelompok massa yang mendatangi kediaman pribadi Anies Baswedan, Selasa 24 Juli 2018 untuk maju sebagai capres di Pilpres 2019.

Ia sendiri mengaku bingung, karena sehari sebelumnya, ada massa yang mendatangi Balai Kota yang memintanya tetap sebagai Gubernur DKI Jakarta. Inilah yang terjadi pada Senin, 23 Juli 2018.

“Saya juga tadi jalan ke sini batin, kemarin didatangi diminta untuk di Jakarta. Tadi pagi didatangi, diminta untuk terlibat (ikut pilpres). Saya bilang sekarang saya urusin Jakarta dulu aja,” katanya, seperti dilansir Liputan6.com, Selasa 24 Juli 2018.

Menurutnya, massa yang memintanya maju capres berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. “Jumlahnya banyak. Biasanya kalau banyak itu ada rencana penggusuran atau apa. Ternyata dari Jateng, Jatim. Ya saya dengar aja aspirasinya,” ucap Anies Baswedan.

Mantan Mendikbud ini pun mengatakan kepada massa yang mendatanginya, soal capres akan ditentukan para pemimpin partai politik. “Saya bilang sama semuanya, tadi mereka datang dari Situbondo, Pasuruan, Semarang, Pekalongan,” lanjutnya.

“Saya bilang, terima kasih perhatiannya, terima kasih sampai datang ke sini. Tetapi, biarkan para pemimpin yang sekarang menentukan. Saya pakai seragam nih. Kerjaan saya di Jakarta. Itu aja dulu,” tegas Anies Baswedan, diplomatis.

Sebelumnya, kabar santer memang menyebut, Anies Baswedan akan digandeng Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai cawapresnya. Sampai ia perlu bertandang ke Kantor DPP PKS.

Bahkan, kalau terjadi Koalisi Gerindra dengan Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Anies Baswedan akan dijodohkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Capres Anies Baswedan, Cawapresnya AHY.

Namun, kabarnya, Anies Baswedan menolak rencana yang sudah disusun SBY itu. Sehingga, muncullah unjuk rasa yang memintanya untuk tidak maju Pilpres 2019 yang digelar di depan Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 23 Juli 2018.

Mereka mengaku tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Serikat Becak Jakarta (Sebaja). Para pengunjuk rasa yang sebagian diantaranya ibu-ibu dengan membawa anaknya juga ikut demo meminta Anies Baswedan tetap menjadi Gubernur DKI.

Pendemo juga membawa spanduk yang bertuliskan tuntutan mereka. Salah satu spanduk bertuliskan “Warga Kampung Rawa Barat, Kebon Jeruk, Mendukung Bapak Gubernur Anies Baswedan untuk Tetap di DKI 1 Jakarta”.

Sebelum Anies Baswedan keluar, sejumlah perwakilan pengunjuk rasa dipersilakan masuk ke Balai Kota. “Hidup Pak Anies, hidup Pak Anies,” teriak salah seorang warga dari atas mobil pengeras suara, seperti dilansir Detiknews.com, Senin 23 Juli 2018.

Anies Baswedan memastikan kepada para pendemo program yang menyangkut kepentingan mereka salah satunya penataan kampung akan dituntaskan. Namun, mantan Mendikbud itu tidak mengatakan secara gamblang tidak akan maju ke Pilpres.

pepnews.com | Mochamad Toha

Negara dalam Keadaan Bahaya, Kata Siapa?

Alasan pertemuan politik biasa dibumbui slogan bombastis, misal demi kepentingan negara. Padahal demi kepentingan merebut kekuasaan dan jabatan semata.

Dalam buku Sarinah, Bung Karno mengatakan kurang lebih kalimatnya begini,”Ada seseorang berlari di atas genting sambil mengibar-ngibarkan bendera danberteriak, “Negara dalam bahaya!” dan kata-kata itu diulang-ulang.

Menurut Bung Karno, sebenarnya bukan negara dalam bahaya, negara aman-aman saja, hanya kepentingan-kepentingan orang-orang yang berteriak-teriak itu dalam “bahaya” sehingga ia berusaha menarik massa supaya memercayai apa yang mereka teriakkan.

Seperti sekarang ini, banyak politikus sering meneriakkan negara dalam keadaan bahaya atau darurat, apakah itu soal utang atau pengelolaan aset negara. Mulut para politikus seperti mulut “si lidah api” akan bisa membakar dan bisa menaikkan tensi politik yang makin memanas. Semua itu demi meraih atau merebut kekuasaan.

Mereka sering meneriakkan “negara dalam bahaya” dan “negara harus diselamatkan”, padahal kepentingan-kepentingan politik mereka yang terancam atau hanya untuk menarik massa demi kekuasaan.

Seorang politikus mulutnya akan menyemburkan api di tengah-tengah massa untuk sekedar membakar emosi massa dan bisa dijadikan kekuatan untuk merebut kekuasaan atau jabatan.

Mereka yang awalnya secara pribadi tidak mempunyai hubungan baik karena menghadapi musuh politik yang sama dan harus diganti atau direbut kekuasaannya, mereka bisa bergandengan tangan dan cipika-cipiki saling memuji dan menyanjung satu sama lainnya.

Mereka menggoreng isu-isu yang bisa membangkitkan emosi massa atau masyarakat seperti isu utang, jual aset negara, kontrak tambang. Mereka juga berdalih semua ini dilakukan demi negara dan rakyat yang berdaulat dan tidak dijajah sama asing dan aseng.

Seperti pertemuan semalam antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto, mereka membuat pernyataan bahwa yang mereka lakukan demi kepentingan negara. Padahal demi kepentingan mereka untuk merebut kekuasaan dan jabatan.

Mereka bisa mengatasnamakan dan demi kepentingan rakyat: seperti nasibnya Paijo, Paimin, Juminem, Tukimin. Padahal ketika mereka meraih kekuasaan atau jabatan sudah didapatnya, nasib Paijo dan kawan-kawan juga tidak berubah. Mereka akan tetap miskin. Namanya laku menjelang musim kampanye saja.

Mudah-mudahan masyarakat tidak menjadi korban mulut “Si Lidah Api”!!

pepnews.com | Kasihanto Anto/opini

PBNU: Islam Nusantara Layak Dijadikan Rujukan Internasional

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini mengatakan, pola berislam model Indonesia atau yang sering disebut dengan Islam Nusantara telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tatanan kehidupan dunia yang damai dan toleran. 

Hal ini disampaikan Helmy pada kesempatan halal bihalal PCINU Jepang di Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT), Tokyo, Ahad (24/6) lalu. 

Di hadapan ratusan warga Indonesia yang berada di Jepang, Helmy mengatakan bahwa model keberisalaman nusantara diharapkan bisa memberikan sumbangan yang konkret bagi dakwah Islam yang ramah pada level internasional.

Apalagi, menurut Helmy, saat ini banyak konflik dan juga gejolak yang belakangan kerap mengguncang dunia Internasional. Sehingga, Islam Nusantara sangat layak dijadikan rujukan internasional. “Tentu saja Islam yang ramah, yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga sebagaimana diwariskan para ulama, utamanya di nusantara layak dijadikan rujukan dan referensi internasional,” kata Helmy dalam keterangan tertulisnya

Helmy menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai salah satu ormas yang berkomitmen menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin juga terus melakukan pelbagai upaya dalam mewujudkan kehidupan global yang damai.

“Para cendekiawan, ulama, dan juga akademisi NU telah dan akan terus menguangkan gagasan dan juga sumbangsih pemikiran yang dituangkan dalam komitmen bersama. Ini sangat penting untuk perkembangan dakwah Islam internasional,” ucap Helmy.

Menurut dia, umat Islam yang ada di luar negeri juga bisa menjadi duta Islam Nusantara untuk menampilkan Islam yang rahmatal lil alamin kepada dunia luar. “Teman-teman sekalian, warga Indonesia dan kader Nahdlatul Ulama di seluruh dunia, termasuk di Jepang, adalah duta-duta Islam Nusantara yang bertugas untuk menampilkan pesan Islam yang sejuk dan santun. Islam ramah, bukan Islam yang marah,” kata Helmy.

www.republika.co.id

Islam Nusantara dan Tuduhan Anti-Arab

Maka mereka nyinyir kalau melihat tulisan saya mengutip sejumlah kitab Tafsir berbahasa Arab. "Anti-Arab kok mengutip kitab berbahasa Arab!" kata mereka.

Di pesantren dan madrasah, warga NU biasa belajar bahasa Arab sejak kecil. Tidak mungkin kemudian kami anti dengan bahasa Arab. Banyak santri yang sangat ngelotok memahami grammatika bahasa Arab, bagaimana mungkin kemudian kami dituduh anti-Arab?

Mereka yang menuduh juga menyindir kalau warga NU selesai sholat tidak baca assalamu 'alaikum ke kanan-kiri karena diganti dengan selamat sore-selamat malam. Atau mereka menyindir kalau warga NU wafat akan dikafankan dengan kain batik, bukan kain kafan putih. Ini tentu tuduhan ngawur yang merefleksikan ketidakpahaman mereka mengenai gagasan Islam NUsantara.

Warga NU tahu ilmunya sehingga dalam soal budaya Nusantara mereka mengakomodasinya secara proporsional. Islam NUsantara bukan menabrak Syari'at tapi mengisi aplikasi penerapan Syari'at dengan mengkomodasi budaya. Dalam bahasa Ushul al-Fiqh ini disebut dengan: al-'Adah Muhakkamah (adat kebiasaan dijadikan panduan menetapkan hukum).

Begitu juga dengan kaidah: al-Ma'ruf 'urfan ka al-Masyrut Syartan (hal baik yg sudah dikenal secara kebiasaan diterima seperti halnya syarat) atau al-Tsabit bi al-dalalah al-'urf ka al-tsabit bi al-dalalah al-nash (yang ditetapkan dengan indikasi dari adat sama statusnya dengan yang ditetapkan berdasarkan petunjuk nash). Dan juga kaidah lainnya: Ma raahu al-muslimun hasanan fa huwa 'indallah hasan (apa yang dianggap baik oleh umat Islam maka di sisi Allah pun dianggap baik).

Semua kaidah ini sudah dipelajari bagaimana penerapannya di masyarakat Indonesia oleh para kiai Nahdlatul Ulama (NU). Itu sebabnya NU itu lentur, fleksibel tapi juga lurus. Dalam bahasa lain, NU itu tawazun, tasamuh, tawasuth dan i'tidal. Kalau cuma lurus saja, belum komplet NU-nya. Kalau cuma lentur saja, juga belum komplet ke-NU-annya.

Mau pakai baju batik atau blankon, sorban dan gamis, atau peci hitam - peci putih, shalat anda sama-sama sah. Islam NUsantara tidak akan menganggap hanya yang pakai batik dan peci hitam serta sarung yang sah shalatnya. Kami juga tidak akan menganggap hanya mereka yang pakai sorban dan gamis saja yang sah shalatnya. Selama shalatnya menutup aurat dan suci dari najis, maka pakaian apapun yang dianggap baik menurut adat setempat bisa dipakai untuk shalat.

Begitu juga ungkapan akhi-ukhti, bagi kami itu sederajat dengan panggilan mas atau mbak. Mau panggil istri anda dengan ummi atau mamah atau ibu atau panggilan mesranya lainnya, silakan saja. Tidak perlu anti-Arab, tapi juga tidak perlu memaksakan orang lain untuk seperti orang Arab. 

Jangan sampai semua istilah lokal dan bahasa daerah maupun bahasa Indonesia mau diganti dengan bahasa Arab biar terkesan lebih islami dan kemudian memaksa orang lain untuk mengikuti anda. Ini yang tidak bijak dan kurang proporsional.

Mau makan nasi kabuli silakan. Mau makan jengkol dan pete ya silakan. Islam NUsantara mengakomodasi semuanya. Kami warga NU belajar ilmu keislaman klasik dalam kitab berbahasa Arab tidak berarti kami harus lebih arab dari orang arab. Kami tetap warga Indonesia; bukan orang Arab. Islam di Jawa sama sah dan validnya dengan Islam di Madinah. Jangan kemudian ini dipelintir bahwa tidak perlu kita naik haji ke Arab. Bukan begitu. Zaman sekarang sayangnya banyak pelintiran model Jo**u.

Entahlah, kenapa masalah yang terang benderang seperti ini saja masih banyak pihak yang gagal paham (atau memang sengaja tidak mau paham) dan terus membenturkan Islam NUsantara dengan model penafsiran dan aplikasi Islam lainnya. Atau memang ada pihak yang akan bertepuk tangan melihat kita terus gontok-gontokkan? Na'udzubillah min dzalik.

Islam Arab yes.
Islam NUsantara yes.
dan Islam Australia juga yes.

www.nu.or.id | Dr. H. Nadirsyah Hosen, LLM, MA, PhD, Jamiyah NU di Australia - New Zealand.