TGB: Saya akan All Out Agar Jokowi-Ma'ruf Menang

Tuan Guru Bajang (TGB) M. Zainul Majdi mengatakan, akan tetap mendukung Jokowi-Ma'ruf untuk bisa melanjutkan ke periode kedua tahun 2019-2024. Ia pun akan bekerja sepenuh hati.

"Saya akan all out agar Jokowi-Ma'ruf dapat langgeng meraih kemenangan pada Pilpres 2019," kata TGB berdasarkan informasi tertulis di Jakarta, Senin (13/8).

TGB menambahkan, pembangunan yang dilakukan Jokowi harus terus berlanjut sehingga hasilnya dapat maksimal. Saat bencana gempa contohnya, bantuan dari pusat sangat cepat dan kuat membantu warga di NTB untuk segera recovery. "Oleh karena itu kami berterima kasih sekali," tambah TGB.

Sementara itu, analis komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, dukungan dari TGB adalah bentuk konsistensi yang wajar.

TGB adalah tokoh muda yang lengkap. Beliau merupakan ulama sekaligus juga pemimpin.

"Maka wajar dan sangat baik bila dirinya konsisten dengan apa yang pernah dia sampaikan di awal. Kan, dia sudah deklarasi dukung Jokowi, nah, sekarang dia harus memenangkan Jokowi-Ma'ruf dong," kata Hendri Satrio.

Hendri menambahkan dukungan dari TGB akan menambal kekurangan pasangan Jokowi-Ma'ruf yang dicitrakan senior dan tua. "Pemimpin muda seperti TGB akan menambah suara Islam dan milenial. TGB sendiri cukup mengimbangi suara yang akan diperoleh oposisi dari Sandi dan AHY," tambah Hendri.

Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya memilih Kiai Ma'ruf Amien sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mendampinginya pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Jokowi mengatakan, pilihan tersebut atas dasar kebinekaan. 

Ia mengatakan Ma’ruf Amien merupakan sosok yang tepat yang memiliki latar belakang yang mumpuni. Selain sebagai tokoh agama, Ma'ruf juga pernah menjabat di berbagai posisi. 

"Beliau sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, wantimpres, rais am PBNU dan juga ketua MUI. Dalam kaitannya dengan kebinekaan Profesor Maruf Amien saat ini juga menjabat sebagai dewan pengarah BPIP," kata dia Jokowi dalam deklarasinya di Restoran Plataran Menteng, Jakarta, Kamis (9/8). 

Jokowi mengatakan keputusan kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden dan menggandeng Ma’ruf diambil setelah mendapatkan berbagai masukan. Jokowi mengaku mendengarkan saran dari para ulama, ketua umum partai, dan seluruh pengurus partai serta relawan pendukungnya.

www.republika.co.id

Tim Pemenangan Jokow-Ma'ruf Bergerak Cepat

Mereka akan segera melatih para juru kampanye sebagai ujung tombak dalam meyakinkan rakyat agar memilih Jokowi-Ma'ruf.

"Kami juga bergerak cepat sehingga besok pagi dilakukan pelatihan juru kampanye. Pelatihan akan menyosialisasikan keberhasilan Pak Jokowi-JK dan memperkuat seluruh kohesitas dari tim pendukung dan relawan," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Posko Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Jakarta, kemarin.

Dalam pertemuan itu hadir seluruh sekjen partai pendukung Jokowi-Ma'ruf. Jokowi juga hadir untuk memberikan pengarahan. Ia datang tadi malam setelah menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto.

Menurut Hasto, dalam pertemuan itu disepakati susunan tim kampanye. "Wakil ketua tim kampanye nasional ada dari Sekjen NasDem (Jhonny G Plate), Sekjen PPP (Arsul Sani), dan Sekjen Hanura (Herry Lontung Siregar). Sekretaris dari Sekjen PDIP (Hasto) dengan wakil dari Sekjen PKPI (Very Surya Hendrawan), Sekjen PSI (Raja Juli Antoni), dan Sekjen Perindo (Ahmad Rofiq)."

Disepakati pula Wapres Jusuf Kalla menjadi Ketua Dewan Penasihat Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, sedangkan ketua tim masih dirahasiakan. Namun, seusai tes kesehatan, Jokowi mengatakan telah meminta Kalla menjadi ketua tim sukses dan diiakan.

Johnny G Plate mengatakan visi-misi Jokowi-Ma'ruf yang sedang digodok akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi sebagai akselerasi kesejahteraan rakyat. "Kita bicara tatanan politik, hukum, sosial budaya, muaranya ya semua pada ekonomi Indonesia yang makin kuat dan peningkatan kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Dalam bahasa yang sederhana, lanjut Johnny, Nawa Cita jilid II tergambar dalam tulisan di baju yang dipakai Jokowi saat mendaftar ke KPU, yaitu 'bersih, merakyat, kerja, nyata'. "Itu semua sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi, tinggal kita mantapkan lagi."

Ahok siap

Dukungan untuk kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 terus berdatangan dari beragam kalangan. Wakil Jokowi kala menjadi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pun siap menjadi juru kampanye selepas keluar dari penjara. Ahok dihukum dua tahun dalam kasus penodaan agama. Dia semestinya bebas bersyarat bulan ini, tetapi memilih bebas murni, Januari nanti.

Kesiapan Ahok untuk berkampanye bagi Jokowi-Ma'ruf disampaikan lewat surat kepada Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. "Pak Ahok menuliskan bahwa senang jika keluar dari penjara nanti ingin ikut kampanye bersama pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Saya menerima langsung surat Pak Ahok," terang Luhut seusai deklarasi tim pemenangan Cakra 19 untuk Jokowi-Ma'ruf di Jakarta, kemarin.

Dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf juga mengalir dari para santri di sejumlah daerah. Di Tegal, Jawa Tengah, ratusan santri mendeklarasikan Bergerak Bersama Ma'ruf Amin (JKW Bergema). "Insya Allah kami kuat dan mampu memenangkan Jokowi-KH Ma'ruf Amin di Kabupaten Tegal," ujar Koordinator Relawan JKW Bergema, Gus Fikri.

Di lain sisi, pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih konsolidasi untuk menentukan tim pemenangan dan belum merumuskan visi-misi. "Kami tidak ingin terburu-buru. Untuk bicara sampai ke visi-misi tentu semua harus duduk bersama agar betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

mediaindonesia.com

Ma'ruf Amin dan Pembangunan Ekonomi Umat

Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Terpilihnya Ma’ruf Amin, 75, di masa terakhir menjelang pengumuman, mendapat sorotan publik. Posisi cawapres dianggap sangat penting, apalagi perekonomian ke depan masih akan menghadapi berbagai tantangan dalam negeri dan global.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyatakan Ma’ruf memiliki pemahaman ekonomi sehingga nantinya dapat diandalkan dalam membuat kebijakan yang tepat.

Rommy, panggilan akrab Romahurmuziy mengatakan Ma'ruf merupakan salah satu ahli ekonomi syariah yang bernaung dalam Masyarakat Ekonomi Syariah. Ma’ruf juga merupakan Guru Besar Bidang Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Dalam pidato politik di Gedong Joang 45, Jakarta pada Jumat (10/8), Jokowi mengatakan Ma’ruf memiliki pemikiran ekonomi baru yang dianggap cocok dengan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim besar dan penduduk miskin yang masih banyak.

"Sehingga bisa memperkuat ekonomi umat di seluruh tanah air," kata Jokowi. Jokowi merasa apabila memimpin dengan Ma'ruf, maka dapat melanjutkan pekerjaan empat tahun belakangan untuk masyarakat miskin, kawasan terbelakang, hingga di perbatasan.

Tujuannya agar 40% masyarakat terbawah dapat merasakan kemajuan ekonomi. "Kami ingin mewujudkan keadilan sosial dan melanjutkan pemerataan," kata Jokowi.

Meski didaulat sebagai ahli ekonomi syariah, namun sosok Ma’ruf hanya dikenal publik sebagai tokoh ulama. Sehingga hanya sedikit yang mengenal pemikirannya.

Berikut dua poin pemikiran ekonomi Ma’ruf yang terekam dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Mei 2017.  Pidato tersebut berjudul Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Indonesia.

1. Mendukung perluasan ekonomi berbasis syariah

Dalam orasi ilmiahnya, Ma’ruf banyak membahas pengaruh fatwa kepada penerbitan perundangan dan dampak kepada ekonomi syariah. Ma'ruf memberi contoh soal hukum bunga perbankan yang dianggap riba sehingga menumbuhkembangkan sektor ekonomi syariah.

Dia mengatakan MUI pernah mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank lantaran dianggap riba yang kemudian berdampak kepada bertambah banyaknya bank syariah. Fatwa tersebut juga mengakibatkan pemerintah menerbitkan beberapa undang-undang seperti UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

"Tahun 1990-1998 hanya ada satu bank syariah, pada 1998 sampai 2002 lahir lima bank syariah. Sedangkan sejak 2003 semakin banyak muncul bank syariah, baik Unit Usaha Syariah ataupun Bank Umum Syariah," kata Ma'ruf dalam pidatonya.

Ma'ruf juga sempat menyambut baik usaha pemerintah yang memulai pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian meningkatkan ekonomi umat. Salah satu contohnya adalah penerbitan sukuk, dan instrumen keuangan syariah lainnya seperti asuransi, pembiayaan, dan pasar modal. Namun di luar keuangan syariah, dirinya masih berharap bukan itu saja yang dikembangkan."Tapi juga bisnis dan wisata syariah," katanya.

2. Pendekatan ekonomi Bottom up

Ma’ruf mendukung pendekatan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up) dan meninggalkan pendekatan top down atau dari atas ke bawah. Pendekatan bottom up disebutnya telah dicanangkan MUI sebagai konsep era ekonomi baru di Indonesia.

Dia mengatakan, ke depannya, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan hanya ditopang oleh segelintir konglomerat.

Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan apabila komitmen pemerintah ini dapat berjalan dengan mulus, maka Indonesia dapat menciptakan pasar dan sekaligus sebagai pemain ekonomi syariah.

”Selain Indonesia menjadi potensial market karena jumlah penduduknya yang mayoritas muslim, juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi(economic benefit) bagi para pelakunya,” tutur dia.

katadata.co.id | Ameidyo Daud

Prabowo dan Sandiaga Jalani Tes Kesehatan

Sandi tiba di RSPAD sekitar pukul 07.10 WIB. Sandi mengenakan polo shirt biru dongker.

"Hari ini, saya dan Pak Prabowo akan menjalani tes kesehatan. Insyaallah semuanya akan berjalan dengan lancar. Mohon doa restunya," kata Sandi di RSPAD, Senin (13/8).

Sandi disambut jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), di antaranya Ketua KPU Arief Budiman dan anggota KPU Ilham Saputra. Sedangkan Prabowo sudah tiba di RSPAD sekitar pukul 06.40 WIB.

Sandi mengatakan tes kesehatan ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda agar bergaya hidup sehat dan rutin mengecek kesehatannya.

"Karena kita ingin masyarakat kita menjadi generasi yang sehat dan mengerti promotif preventif dan rutin mengecek kesehatannya," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Berdasarkan SK KPU Nomor 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Capres dan Cawapres, ada 16 tahapan pemeriksaan. Namun, hanya ada 14 tahapan pemeriksaan kesehatan yang harus dilalui bagi calon laki-laki.

Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjalani tes kesehatan, Minggu (12/8). Setelah semua paslon menjalani tes kesehatan, Tim Pemeriksa yang berasal dari unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI), RSPAD, dan sejumlah dokter spesialis akan menyerahka hasil kesimpulan tes kesehatan kepada KPU.

Hasil kesimpulan akan menjadi pegangan KPU memutuskan apakah kedua pasangan memenuhi syarat ditetapkan sebagai capres dan cawapres secara medis. KPU akan menetapkan pasangan calon pada Pilpres 2019, 20 September 2018. 

mediaindonesia.com

Jokowi: JK Bersedia Jadi Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf

Kata Jokowi, JK telah bersedia menjadi ketua tim.

"Ya kan dari saya itu. Penentuan ketua tim ada di saya. Ya (JK) sudah bersedia. Saya sudah berbicara dengan beliau," ujar Jokowi usai tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

JK sendiri sebelumnya tengah mempertimbangkan untuk menjadi ketua tim sukses pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. JK pun berjanji tetap membantu Jokowi.

"Ya tentu sedang kita pertimbangkan segala hal, tapi saya tetap menjanjikan untuk membantu Pak Jokowi. Jadi sedang kita pertimbangkan bagaimana caranya," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/8/2018).

JK mengaku tengah mempelajari sistem terbaik jika nantinya harus menjadi ketua timses Jokowi-Ma'ruf Amin, dengan kondisi dan situasi yang ada.

JK juga mendatangi rumah Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat diminta Megawati memberi gambaran tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

"Tadi saya juga sempat dipanggil dalam pertemuan itu untuk sedikit memberikan penjelasan terhadap gambaran dari tim kampanye pemenangan nasional," ujar Hasto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (10/8). 

detik.com

Penetrasi Awal Jokowi Membidik Pemilih Muslim dan Milenial

Keputusan Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis malam kemarin mengejutkan sebagian kalangan. Kabar kuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi kandidat wakil Jokowi tiba-tiba tersisih oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin. 

Namun, sebenarnya ada yang mirip dari dua tokoh itu, yakni sama-sama representasi “umat” sebagai penggambaran “muslim santri”. Ini satu di antara segmen besar yang akan diperebutkan pada Pilpres 2019, selain kalangan muda atau milenial.

Upaya Jokowi mendekati muslim santri makin intens sejak tahun lalu. Hal ini seiring pemilihan gubernur DKI Jakarta yang diwarnai gegap-gempita aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang kerap mengusung tema umat. Karena itu, mantan Wali Kota Solo itu tak mengendurkan langkahnya pada tahun ini. Blusukan ke pesantren, bagi-bagi sertifikat tanah hingga sepeda, serta peluncuran bank wakaf mikro di tengah kelompok umat kerap dilakukan.

Misalnya, pada 14 Maret 2018, Jokowi datang ke Pondok Pesantren An Nawawi di Balaraja, Serang, Banten. Mengenakan setelan peci, jas, dan sarung, dia disambut Ma’ruf Amin yang juga pendiri pesantren tersebut. Dalam kesempatan itu, mereka sempat membahas Bank Wakaf Mirko An Nawawi. Menurut Jokowi, lembaga keuangan ini bisa menjadi solusi pendanaan warga sekitar dibandingkan harus berurusan dengan rentenir.

Selain pesantren, Presiden Jokowi kerap datang ke kegiatan-kegiatan ormas Islam. Pertengahan pekan ini, misalnya, dia hadir di aula gedung pemerintahan Kabupaten Bogor untuk membuka Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Angkatan XII.

Dalam kata pengantarnya, Jokowi menekankan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki sekurangnya 714 suku sehingga wajib menjaga persatuan. Dia sempat meminta agar iklim politik menjelang Pilpres 2019 tidak menimbulkan kebencian, namun prasangka baik sesama umat. “Ini tugas untuk disiarkan terus,” kata Jokowi.

Ketika itu, Jokowi mengenakan jas kenegaraan berbalut sarung beraneka warna. Tidak lupa songkok hitam terpasang rapih di kepala. Narasi besar yang diangkat mulai dari semangat menjaga ukhuwah Islamiyah dan wathaniyah alias persaudaraan Islam dan kebangsaan hingga janji meningkatkan harkat umat melalui perbaikan kondisi ekonomi.

Walau kegiatannya banyak disorot sebagai upaya politik mendekati golongan muslim, Jokowi memiliki alasan sendiri mengapa pesantren selalu disempatkan dalam setiap kunjungannya ke daerah. Menurut dia, pesantren merupakan salah satu pendukung utama pembangunan karakter bangsa sehingga perlu perhatian khusus. “Hal-hal terkait akhlak, perilaku, dan etika dibangun sangat baik di pondok pesantren,” ujarnya.

Bila melihat serangkain langkah yang diambil, tidak mengherankan ketika Jokowi akhirnya memilih Ma’ruf Amin sebagai bakal calon Wakil Presidennya. Dengan menggandeng Amin, dia merasa telah memunculkan komponen pemimpin bangsa yang nasionalis-religius untuk berlaga menghadapi rivalnya nanti, pasangan capres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. “Beliau sosok ulama bijaksana, dihormati umat Islam Tanah Air,” kata Jokowi.

Bukan hanya kelompok Islam, pendulum mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga kerap berayun kepada wajah-wajah muda atau milenial. Berbeda ketika mendatangai kelompok sebelumnya, di kalangan ini Jokowi muncul dengan penampilan lebih modis, misanya memakai sepatu sneakers, jaket jeans, hingga t-shirt. Biasanya, agenda diisi dengan petuah Jokowi kepada generasi tersebut dan diakhiri dengan swafoto. Foto-foto unggahan kerap bermunculan di akun media sosial milenial yang mayoritas memiliki pengikut banyak tersebut.

Representasi blusukan di kelompok ini misalnya mendatangi acara festival musik elektronik, mencicipi kopi di kedai khas anak muda, membeli jaket jeans, hingga memesan motor chopper untuk dikendarainya. Saat bertemu santri Jokowi kerap melontarkan pesan memperkuat semangat keagamaan dan kebangsaan, ketika bertemu para milenial dia memiliki seruan lain.

Jokowi mengaku ingin membaca pemikiran kaum muda agar pemerintah tidak keliru dalam mempersiapkan kebijakan ke depan. “Kami harus melihat bagaimana anak muda dan generasi milenial kita,” kata Jokowi usai menonton acara musik “We The Fest” tahun lalu.

Segmen milenial memang memiliki potensi pemilih cukup besar. Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang bertajuk Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik Generasi Milenial menyebutkan bahwa dari 600 milenial, elektabilitas Jokowi mencapai 33 persen, lebih tinggi Prabowo Subianto yang hanya mendapat tingkat kesukaan 25 persen. 

Dari survei yang sama, 30,6 persen pengguna media sosial Facebook memilih Jokowi sebagai Presiden, 2 persen lebih banyak dari Prabowo. Selain itu lebih dari 80 persen milenial optimistis pemerintahan di bawah Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu meningkatkan pembangunan. 

Kejadian berbanding lurus juga terjadi di kelompok muslim. Survei Populi Center menyebut Jokowi unggul atas Prabowo di banyak organisasi Islam besar seperti Nahdatul Ulama (NU) sebanyak 66 %, Muhammadiyah (56,4 %), hingga Persatuan Islam atau Persis (61,9 %). Bahkan, Jokowi juga masih unggul dari Prabowo di segmen umat Islam yang tidak terikat organisasi dengan rasio 57,1 persen. “NU adalah pendukung terbesar Jokowi,” kata peneliti Populi Center Hartanto Rosojadi sebagaimana dikutip Kompas.

Pilihan Jokowi menggarap dua segmen ini diyakini akan menjadi kekuatannya dalam Pilpres mendatang. Dengan menggandeng Ma’ruf Amin, Jokowi dapat berfokus untuk menggarap kalangan milenial sementara Ma’ruf menggarap pemilih muslim.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qadari bahkan memprediksi kekuatan Jokowi sesungguhnya berada pada milenial. Hal itu mengingat Jokowi telah menggarap pemilih ini sejak 2014. Tak hanya itu, Qadari memastikan lawan terdekatnya yakni Sandiaga Uno bahkan tidak memiliki orisinalitas tersebut. “Hanya Jokowi yang tidak berubah gaya sejak lama,” ujarnya.

Meski demikian, Jokowi juga memiliki potensi berebut pemilih milenial dengan keberadaan Agus Harimurti Yudhoyono. Ini lantaran umur Agus masih berada di bawah 45 tahun dan dapat menjadi faktor mengejutkan Jokowi. “Sedangkan untuk pemilih Islam sudah tidak ada masalah.” kata pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.

katadata.co.id

Dianggap Cawapres Tidak Ideal, PSI Tak Tinggalkan Jokowi?

Gejolak muncul lewat ancaman absen memilih atau memboikot Jokowi saat Pilpres 2019 mendatang di jagad dunia maya.

Menanggapi gejolak itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie meminta pendukung Jokowi tidak kecewa lalu absen memilih alias golput. Grace mengakui kondisi politik bagi pendukung Jokowi tidak ideal, akan tetapi tidak boleh membuat perjuangan menjadi kontraproduktif.

“Kami tidak kecewa, kaget iya, karena prosesnya sebelum keluar nama Pak Ma’ruf, sudah ada nama Pak Mahfud. Kondisi memang tidak ideal, lebih baik kita merapatkan barisan untuk Pak Jokowi agar bisa melanjutkan pekerjaan di periode kedua,” kata Grace kepada Tirto, Jumat (10/8/2018).

Sejak awal, PSI memang mengajukan nama Mahfud MD sebagai cawapres, tetapi daya tawar PSI sepertinya tidak sekuat yang dibayangkan. Nama Mahfud tersingkir oleh Ma’ruf Amin, yang diusulkan PKB dan PPP, pada menit-menit terakhir.

Grace mengatakan Jokowi tidak punya pilihan lain lantaran tersandera presidential threshold yang mengharuskan calon presiden mendapat dukungan minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPR. Kondisi inilah yang disalahkan PSI sebagai penyebab Jokowi tidak bisa leluasa memilih calon terbaik dan harus berkompromi.

“PSI terus terang tidak bisa, karena kami belum punya kursi dan yang lain ternyata aspirasinya berbeda. Inikan harus jalan, harus ambil keputusan, dan harus mencari titik temu di dalam koalisi,” ujar Grace.

Ketika Grace menganggap munculnya nama Ma’ruf karena upaya mencari titik temu, Ma’ruf justru berpendapat pilihan Jokowi itu atas dasar Jokowi menghargai ulama.

“Saya anggap Pak Jokowi betul-betul menghargai ulama. Penunjukan saya [sebagai cawapres], saya anggap itu penghargaan pada ulama,” ujar Ma'ruf di Kantor DPP PPP, Jakarta, kemarin.

PSI vs Ma’ruf
PSI dan Ma’ruf punya cerita perseteruan sebelum akhirnya harus tergabung dalam satu koalisi. Pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017, PSI adalah pendukung die hard Basuki Tjahaja Purnama sedangkan Ma’ruf Amin adalah Ketua Umum MUI.

Grace dan teman-temannya mengampanyekan bahwa memilih pemimpin itu bukan karena agama, namun karena kemampuannya bekerja. Ma’ruf berposisi sebaliknya. MUI sebagai lembaga yang dipimpinnya memainkan isu agama sebagai dasar memilih pemimpin di Jakarta. Salah satu dalil andalannya adalah QS Al Maidah ayat 51.

Pertarungan itu berakhir tragis. Ucapan Ahok soal Al Maidah Ayat 51 akhirnya mengantarkan bekas Gubernur DKI itu pada kekalahan. Apesnya lagi, Ahok harus mendekam dipenjara karena ucapannya yang dinilai menghina ayat suci Alquran.

Saat itu, umat Islam berkali-kali berunjuk rasa besar-besaran agar Ahok dipenjara. Salah satu dedengkot yang mengkoordinir aksi itu adalah Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin tidak hanya tampil di belakang layar saat melawan Ahok. Ia secara frontal menjadi saksi ahli di pengadilan. Ma’ruf pun menegaskan ucapan Ahok itu memang sudah menghina ayat suci.

“Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam,” kata Ma’ruf Amin saat membacakan fatwa pada 11 Oktober 2016.

Proses politik yang brutal di Jakarta itu tidak dilupakan Grace. Ia ingat bagaimana Ma’ruf Amin ada pada posisi berbeda pada Pilkada DKI Jakarta. Namun lagi-lagi, Grace dan teman-temannya tidak bisa banyak berbuat.

“Yes, kami memiliki aspirasi yang berbeda, dan kami juga belum lupa ada fakta politik, posisi yang diambil Kiai Ma’ruf ketika itu di Pilkada DKI, tapi lagi-lagi situasinya tidak ideal,” kata Grace.

Move On atau Move Out
Meski masih mengingat perseteruan yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, Grace tidak mau membawa cerita itu berlarut-larut. Ia meminta pendukung Ahok untuk move on.

“Ya itu dia, Jakarta itu punya konteks sendiri, Pak Ahok sekarang sudah masuk tahanan, bahkan sudah hampir selesai, sampai kapan kita mau enggak move on,” ujar Grace.

Ia khawatir jika terus larut dengan masalah di masa lalu, justru membuat rugi. Apalagi jika sampai ada gerakan golput karena kecewa dengan pilihan wapres Jokowi.

“Saya memahami perasaan itu, karena saya juga merasakan yang sama tapi memang kondisinya tidak ideal,” katanya.

Grace berkali-kali menyebutkan kondisi yang tidak ideal, lantas jika tidak ideal, mengapa PSI tetap memilih bersama Jokowi? Grace punya alasan sendiri, ia khawatir mereka tidak bisa melihat Jokowi melanjutkan pekerjaannya pada periode kedua.

“Apakah kita mau melihat Pak Jokowi tidak melanjutkan pekerjaannya?” ujar Grace.

Akan tetapi seberapa signifikan suara PSI untuk Jokowi? Jika dilihat, Jokowi sudah membuktikan keberhasilannya tanpa PSI pada Pemilu 2014. Saat itu PSI bahkan belum lahir. Bahkan pada saat Pilkada DKI Jakarta, keberadaan PSI tidak lantas membuat Ahok menang.

Bila melihat hasil survei selama menuju Pilpres 2019, elektabilitas PSI masih sangat kecil, berada di bawah 2 persen. Misalnya survei LSI pada Juli lalu PSI elektabilitasnya hanya 0,2 persen, sementara Y Publica pada bulan Mei merilis elektabilitas PSI mencapai 1,2 persen. Angka survei itu tentu tidak signifikan untuk mendongkrak Jokowi.

tirto.id | Muhammad Akbar Wijaya- Mawa Kresna - Mufti Sholih

Dipinang Jokowi, Ini Target Pembangunan Kiai Ma'ruf Amin

Hal itu ia sampaikan di hadapan wartawan di Gedung PBNU Kramat Raya Jakarta Pusat, Kamis (9/8) malam usai Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Kiai Ma’ruf Amin sebagai pasangannya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang.

Penguatan ekonomi, kata Kiai Ma’ruf Amin, sifatnya bukan membuang, tetapi menguatkan yang lemah. Kemitraan antara golongan yang ekonominya lemah dan yang kuat dapat dibangun di mana pemodal yang kuat menjadi mitra usaha dengan masyarakat lemah.

“Melalui koperasi, lalu kegiatan pesantren,” kata Kiai Ma’ruf.

Salah satu yang dapat dilakukan, ia mencontohkan adalah penyiapan produk yang sesuai dengan potensi pertanian sekaligus dibutuhkan masyarakat, misalnya beras dan jagung.

“Tidak boleh negara ini tergantung pangannya ke luar negeri. Semuanya harus memenuhi kebutuhan, tak boleh ada import beras dan jagung,” lanjutnya.

Ia menegaskan Indonesia tidak kurang lahan dan sumber daya manusianya. “Kenapa kita tidak mampu (memenuhi kebutuhan pangan)? Ini yang harus diperkaut. Pangannya kedaulatannya, harus kita perhatikan,” beber Kiai Ma’ruf.

Selain persoalan ekonomi dan pangan, hal berikutnya adalah pembangunan karakter bangsa dan penegakkan hukum. Menurut Kiai Ma’ruf, kedua hal itu saling berkaitan. "Jika banyak yang melanggar hukum, pembangunan karakter bangsa kita (menandakan) tidak berhasil,” ujarnya.

www.nu.or.id | Kendi Setiawan

Mahfud Md Bertemu Jokowi: Saya Sampaikan Tak Kecewa

"Saya sudah ketemu Pak Jokowi, saya katakan saya maklum, seumpamanya saya jadi Pak Jokowi saya akan melakukan hal yang sama karena kan situasinya ini politik, permainan politik dan di dalam permainan politik segala sesuatu bisa terjadi," kata Mahfud di MMD Institute, Matraman, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Mahfud tak kecewa dengan pilihan Jokowi di Pilpres 2019. Tapi Mahfud mengaku sempat kaget.

"Saya sampaikan ke Pak Jokowi saya tidak kecewa tetapi memang kaget. Tetapi sekarang sudah selesai kagetnya dan saya katakan Pak Jokowi nggak usah merasa bersalah atau apa, saya bilang nggak usah, wong saya pun tidak apa," sambungnya.

Jokowi sebelumnya menyebut sosok Ma'ruf Amin melengkapinya. Dia menyebut Ma'ruf Amin sebagai sosok utuh yang bijaksana

"Kami saling melengkapi, nasionalis-religius," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan Ma'ruf Amin sebagai tokoh bangsa yang telah menduduki sejumlah posisi penting di lembaga negara, mulai DPR hingga Wantimpres. Hal itulah yang menjadikan Jokowi memilih berpasangan dengan Ma'ruf Amin.

Mahfud Md: Utamakan Keselamatan Negara

Mahfud Md mengaku tidak kecewa setelah batal jadi cawapres Joko Widodo. Dia menegaskan semua pihak harus mengutamakan keselamatan negara. 

"Menurut saya, itu biasa dalam politik. Itu tidak apa-apa, kita harus lebih utamakan keselamatan negara ini daripada sekadar nama Mahfud atau Ma'ruf Amin," kata Mahfud kepada wartawan, Kamis (9/8/2018). 

Sore tadi, Jokowi mengumumkan Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya. Padahal Mahfud sudah melakukan persiapan dan menunggu di dekat lokasi pengumuman. 

Namun Mahfud tidak kecewa. Dia menerima keputusan Jokowi itu. "Saya tidak kecewa ya, kaget saja karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah agak detil," ucapnya.

detik.com

Mengapa Jokowi Memilih KH. Ma’ruf Amin?

Tetapi tahukah anda bahwa beliau pernah jadi komisaris Bank Muammalat, Bank BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah. 

Untuk jadi pengawas bank harus lolos seleksi BI dan dewan ekonomi Syariah. Kalau ilmu tanggung, pasti tidak akan lolos. Beliau termasuk salah satu ahli ekonomi syariah. 

Makanya beliau bisa berdebat dan mengendorse kebijakan ekonomi yang dilaksanakan Jokowi bukan aliran neoliberal tetapi sudah sama dengan syariah Islam.

Bagaimana tentang kemampuan politiknya? Karir beliau di politik juga hebat. Beliau pernah jadi Ketua Fraksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta, anggota MPR-RI dari PKB, ketua komisi VI DPR-RI. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak  2007 hingga 2010.  Di PBNU beliau sebagai Rais ‘Aam. Beliau juga duduk sebagai anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Ma’ruf Amin jika dilihat dari garis keturunan keluarganya, memang beliau termasuk salah satu keturunan, atau tepatnya adalah cicit dari ulama besar Syaikh Nawawi Banten. Syaikh Nawawi Banten ini adalah ulama asli Indonesia yang begitu disegani kelimuannya di dunia Internasional, terutama di Mekkah.

Jadi pilihan Jokowi terhadap MA sebagai cawapres adalah tepat. Karana MA disamping seorang ulama tulen, juga intelektual Islam dan sekaligus politisi Islam. Jokowi – Ma’ruf Amin adalah perpaduan nasionalis dan Islam. Jadilah nasionalis religius. 

Kalau ada yang bilang Jokowi tidak didukung ulama mala jelas mereka bukan ulama. Petualang yang ngaku ulama! Kalau pasangan ini teman saya dari kubu sebelah “ confirmed Jokowi melaju dua periode. Bila ulama mendukung maka jelas Allah meridhoi nya.”

bangkitmedia.com

Jokowi: Saya Putuskan Cawapres KH Ma'ruf Amin

Hal itu dinyatakan Jokowi di Restoran Plataran, Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.

"Setelah melalui perenungan mendalam, saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi yaitu koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Prof Dr Kh Ma'ruf Amin," ujar Jokowi didampingi oleh para ketua umum partai pendukungnya, Kamis (9/8).

Hadir pada kesempatan tersebut para ketua umum partai pendukung Jokowi. Mereka diantaranya Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Perindo Hari Tanoesudibjo, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Keputusan tersebut disampaikan Jokowi setelah mendengarkan masukan dari para ulama, ketua umum partai, pengurus partai dan dari relawan di seluruh tanah air. Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyatakan secara resmi maju kedua kalinya di Pilpres 2019.

"Tanggung jawab besar ini erat kaitannya dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan merata dan berkeadilan di seluruh pelosok nusantara," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, nama Mahfud MD santer diberitakan sebagai cawapres Jokowi. Namun, kabar terbaru, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding lewat Twitter menyebut bahwa bukan Mahfud MD yang akan menjadi Cawapres Jokowi. Menurut Kadir Karding, sosok yang akan menjadi Cawapres Jokowi ialah Ma'aruf Amin.

mediaindonesia.com

Telunjuk Jokowi, Petunjuk Gus Romi dan Sosok Mahfud MD

Siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019? Boleh dibilang, hanya Jokowi sendiri yang mengetahuinya. Mungkin ketua umum partai politik koalisi pendukungnya juga mengetahui. Namun, nyata- nyatanya masih ada saja ketum parpol yang berharap dirinya dipilih menjadi pendamping Jokowi. Bukankah pupus sudah harapan andaikata mengetahui siapa yang dipilih Jokowi menjadi cawapresnya? 

Petunjuk Gus Romi
Namun, di tengah teka- teki ini, pernyataan Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), boleh dijadikan petunjuk. Mari kita berangkat dari petunjuk itu. Jauh-jauh hari, Gus Romi, demikian Romahurmuziy akrab disapa, telah mengungkapkan 10 nama yang dipertimbangkan sebagai cawapres Jokowi. Sepuluh nama itu yakni Ma'ruf Amien, Mahfud MD, Moeldoko, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, dirinya sendiri Romahurmuziy, Chairul Tanjung, dan Din Sayamsuddin. Sejumlah analisis pun merebak bak musim hujan, mewarnai panggung politik nasional kini. 

Dari kubu PKB, tentu menyebarkan opini Muhaimin-lah yang paling cocok mendampingi Jokowi. Demikian pula dari Golkar yang mendorong terpilihnya Airlangga. Sementara di luar itu, memiliki jagoannya masing-masing dengan berbagai landasan argumentasi. Keriuhan itu lagi-lagi hanya menyisakan tanya, lantas siapa sebenarnya yang dipilih Jokowi? Menjelang penutupan pendaftaran capres cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (8/8/2018) pagi, Gus Romi kembali menyebarkan petunjuk. 

Melalui akun Twitter-nya, Gus Romi menulis, "siapa cawapresnya? Yang jelas dia melengkapi pelangi NKRI di mana presiden dan wapres selalu mengikuti pola nasionalis-religius sebagaimana sejak Desember 2017 lalu secara konsisten saya sampaikan". Petunjuk Gus Romi tidak berhenti sampai di situ. 

Beberapa menit setelah unggahan pertama, ia mengunggah lagi, "dia juga mewakili warna religiusitas ormas Islam terbesar di Indonesia serta sudah malang melintang dalam aneka jabatan publik sejak reformasi. Dan yang pasti, seperti yang sudah saya tegaskan, tidak akan keluar dari 10 nama yang saya pernah sampaikan Juli lalu. Siapa hayo? Selamat menebak".

Telunjuk Jokowi 
Sebelum menelaah cuitan Gus Romi tentang "nasionalis-religius", "mewakili ormas Islam terbesar", atau "sudah malang melintang dalam aneka jabatan publik sejak reformasi", ada baiknya simak terlebih dahulu pernyataan Presiden Jokowi ketika ditanya seputar Pilpres. Usai membuka Pendidikan Kader Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor Angkatan XII Tahun 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (8/8/2018), para jurnalis bertanya kepada Jokowi soal apakah pertemuannya dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada Selasa (7/8/2018) kemarin membuat PAN mendukungnya di Pilpres 2019? 

Awalnya, Jokowi menjawab "Iya, lihat nanti saja".  Namun, usai itu Jokowi mengarahkan jari telunjuknya ke arah Gus Romi yang berdiri di sebelahnya, sambil berkata, "Biar anu, untuk urusan itu, biar Pak Romi saja yang menyampaikan".  

Sontak, Romi terkejut kemudian tertawa dengan penunjukan Presiden itu. "Nanti semuanya ditanyakan ke Pak Romi. Pak Romi ini ngerti banget semuanya. Tanyakan ke Pak Romi ya," lanjut Jokowi. Bahkan ketika menjawab pertanyaan pewarta sebelum berjalan masuk ke mobilnya, Jokowi masih mengungkapkan jawaban yang sama. Berulang-ulang Presiden mengatakan, "Tanyakan ke Pak Romi. Pak Romi ini ngerti banget semuanya". Presiden seolah-olah ingin menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Gus Romi adalah hal yang sebenarnya terjadi. 

Apakah Mahfud MD Cawapres Jokowi? 
Usai Presiden pergi, Gus Romi mengungkapkan bahwa cawapres Jokowi berinisial "M". Ketika ditanya kembali apakah cawapres Jokowi itu berlatar belakang partai politik atau tidak, ia menegaskan bahwa latar belakang politik tidak menjadi pertimbangan. Sebab, nama-nama yang ia sebutkan tetap memiliki kaitan erat dengan partai politik. 

Ia pun memberikan contoh dua nama dari 10 nama yang pernah ia sebutkan, yakni Ketua MUI Ma'ruf Amien dan mantan Ketua MK Mahfud MD. "Kalau melihat partai politik atau nonpartai politik, itu bukan preferensinya. Ma'ruf Amien ini ya misalnya. Beliau pernah menjadi anggota DPRD DKI dari PPP, pernah juga menjadi DPR dari PKB. Mahfud MD juga, beliau pernah menjadi deklarator PAN, pernah menjadi anggota DPR dari PKB juga," ujar Gus Romi. "Jadi, dari partai atau nonpartai enggak menjadi soal karena kami semua ini memiliki sejarah di partai politik," lanjut dia.

Mahfud MD Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Zannuba Arrifah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid menilai, petunjuk Gus Romi sangat lekat dengan sosok Mahfud MD. Ini juga sesuai dengan keinginan pribadinya. 

"Saya ingin wapres kita nanti adalah orang yang punya rekam jejak bersih. Tidak pernah punya masalah hukum di masa lalu. Kan sudah jelas itu, berapa orang, sedikit akhirnya," ujar Yenny. "Kalau saya pribadi sih, Pak Mahfud itu orang yang komprehensif cara pandangnya karena beliau pernah punya pengalaman di legislatif, di eksekutif dan yudikatif, lengkap semua. Jarang orang kayak Pak Mahfud itu," lanjut dia. 

Apalagi, Yenny yang merupakan putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrachman Wahid itu mengatakan, sosok Mahfud didukung oleh kiai-kiai NU. "Kiai-kiai, terutama kiai kultural NU, kan jumlahnya jutaan, rata-rata justru sangat gembira. Kalau saya sih mendapatkan pesan langsung, baik lewat WA, telepon langsung dari kiai akar rumput itu, mereka sangat bahagia sekali, sangat mendukung sekali kalau Jokowi memercayakan wakilnya Pak Mahfud," ujar Yenny. 

Di luar telunjuk Jokowi, petunjuk Gus Romi dan sosok Mahfud MD yang dinilai tepat, mari kita tunggu Kamis malam ini. Kabarnya cawapres Jokowi akan diumumkan bersama-sama parpol koalisi untuk didaftarkan ke KPU pada Jumat (10/8/2018) besok.

kompas.com

Sandiaga Menyalip di Tikungan, Demokrat dan Gerindra Retak

Kedua nama itu adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno dan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nama keduanya masih dalam pembahasan bersama mitra koalisi Gerindra.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, nama Sandiaga masih sekadar aspirasi baru. Sebab, menurut dia, Sandiaga belum ditugaskan oleh Prabowo menjadi pendampingnya untuk memimpin Indonesia.

"Yang menjadi berkembang aspirasi nama Sandiaga, AHY, beberapa nama akan dibahas," kata Fadli Zon di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/8) malam.

Nama Sandi muncul di menit terakhir. Sebelumnya, Cawapres Prabowo yang muncul hanya tiga yakni, AHY, Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad. Tiba-tiba, Sandiaga menyalip di tikungan.

Mencuatnya nama Sandiaga sebagai pendamping Prabowo membuat hubungan dengan Partai Demokrat memanas. Sebab, nama Sandi tak pernah ada sebelumnya, begitu pula hasil ijtima ulama yang didukung PKS.

Hasil ijtima ulama selama ini merekomendasikan ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Ustaz Abdul Somad.

Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief memicu konflik kedua partai ke permukaan. Lewat cuitannya di Twitter, Andi menuding Prabowo memilih Sandiaga lantaran datang dengan uang Rp 500 M untuk menyawer PKS dan PAN. Dia pun melemparkan tudingan Prabowo bermental jenderal kardus lantaran terjadi transaksional dengan parpol koalisi tanpa mendengar Demokrat.

Tak cuma itu, Andi Arief juga menuding Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno terlibat 'pengaturan skor' melawan Jokowi. Partai Demokrat tidak alami kecocokan karena Prabowo menunjuk orang yang mampu membayar PKS dan PAN.

Menurut Andi, Prabowo sebagai calon presiden telah berselingkuh dan tak sejalan dengan karirnya sebagai mantan jenderal militer. Andi pun yakin, bahwa Prabowo telah melakukan politik transaksional dengan menerima suntikan dana segar sebesar Rp 500 miliar.

"Benar, saya dengar dan bisa dicek dalam karir politik saya bahwa saya tidak pernah bohong," kata Andi di Rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/8) dini hari.

Menurut Andi, Prabowo sebagai calon presiden telah berselingkuh dan tak sejalan dengan karirnya sebagai mantan jenderal militer. Andi pun yakin, bahwa Prabowo telah melakukan politik transaksional dengan menerima suntikan dana segar sebesar Rp 500 miliar.

"Saya Andi Arief tidak pernah membuat isu, dalam karir politik saya," kata dia saat menjawab keabsahan kabar mahar tersebut.

Andi secara gamblang menuding Prabowo menerima lobi-lobi politik di luar sepengetahuan Partai Demokrat. Karenanya, secara pribadi Andi merasa partainya telah diselingkuhi oleh sang jenderal.

"Tapi hari ini kami mendengar justru sebaliknya. Ada politik transaksional yang sangat mengejutkan. Itu membuat saya menyebutnya jadi jenderal kardus, jenderal yang enggak mau mikir!" tegas dia.

Ucapan Andi Arief membuat berang Gerindra dan PAN. Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Pouyono geram dengan tudingan Andi Arief tersebut.

Arief menyindir kasus kasus korupsi Demokrat yang menjerat beberapa kadernya. Terutama dalam kasus korupsi Wisma atlet di Hambalang yang menurutnya putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Edhie Baskoro alias Ibas turut terlibat.

"Kan bukti si Anas (Urbaningrum), Nazarudin, Angelina (Sondakh), siapa lagi tuh yang sudah almarhum (Sultan Batugana), terus mantan menteri ESDM (Jero Wacik). Kan koruptor semua sampai harusnya anaknya ini harusnya diperiksa kasus Hambalang si Ibas gitu kan, karena diduga menerima kardus Hambalang. Saya kencengin nanti, saya minta KPK nangkep si Ibas," tegas Pouyouno.

Sementara itu di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membantah partainya menerima uang dari Sandiaga. "Hahaha tadi mana ya Rp 500 miliar, saya belum pernah dengar komitmen itu, ada pembicaraan itu," kata Eddy di Kompleks Widya Chandra IV Nomor 19, Jakarta Selatan, Rabu (8/8).

Eddy menegaskan PAN tidak pernah ditawari uang semacam itu. Bahkan, kata dia, tidak pernah dibahas.

"Apakah pernah ditawarin oleh kita rasanya tidak pernah ada jadi saya tidak bisa confirm cuitan itu, karena pembahasan tak pernah ada dengan PAN. Saya pikir konfirmasi saja ke yang sampaikan," ungkapnya.

Apakah munculnya nama Sandiaga di tikungan terakhir membuat Demokrat dan Gerindra pecah kongsi? kepastian hubungan keduanya baru akan dibuktikan setelah Prabowo akan menemui SBY di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta, pagi ini.

merdeka.com | Muhamad Agil Aliansyah

Koalisi Demokrat-Gerindra Seperti Minyak dan Air

Mantan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat yang kini bergabung menjadi pimpinan RèJo Habib Abdurrahman Abdullah mengaku trenyuh dan gusar atas sikap Partai Demokrat yang hingga kini belum menentukan pilihannya di Pilpres.

Lebih lanjut dirinya merujuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 235 ayat 5 menyebutkan bahwa “dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya”.

Sedangkan, dalam Pasal 235 ayat 5 menyebukan “parpol yang tidak memiliki atau mengajukan calon, tidak boleh ikut pemilu presiden 2024”.

“Pasalnya ancaman Undang-undang (UU) sudah sangat jelas didepan mata, yaitu larangan menjadi Parpol peserta Pemilu pada tahun 2024, jika absen atau tidak mengusung Capes-Cawapres pada Pemilu 2019,” katanya Kamis (9/8/2018).

Masih menurut Abdurrahman, pak Darmizal sebagai Ketua Umum RèJO dan kami semua pasti menyiapkan karpet merah untuk Partai Demokrat masuk kubu Jokowi.

Berbagai analisa menjelaskan, koalisi minyak dan air antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra tampaknya mustahil terjadi. Apalagi setelah adanya rumor Wagub Sandiaga Uno bakal jadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Abdurrahman meyakini, Ketua umum ReJo siap menjadi penghubung jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Cs akan bergabung di koalisi pemerintah.

“Tentunya kami siap menjadi bumper bagi Partai Demokrat untuk masuk dibarisan Jokowi,” kata Abdurrahman.

Ketua Bidang Komunikasi hubungan antar lembaga dan isu kontemporer ReJo ini menilai, SBY sebagai sosok negarawan sejati tentu akan berpikir jernih untuk bangsa dan negara ini. Terutama kelangsungan perjalanan karir partai dan para kader Demokrat diseluruh tanah air.

“Saya yakin dengan bergabungnya Partai Demokrat di koalisi Jokowi, nanti akan membuat Demokrat lebih stabil menatap masa depan untuk berupaya memberi manfaat sebesarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujarnya. 

hnnindonesia.com | Susi - Gian

Apa kabar Tagar Ganti Presiden?

PKS benar-benar sudah dibuat babak belur. Padahal Pileg dan Pilpres 2019 belum bergulir. Namun masalah bertubi-tubi menghantam PKS, baik masalah internal maupun eksternal. 

Di internal, PKS dikalahkan oleh Fahri Hamzah dan harus membayar denda 30 milyar. Cawapres yang diusung oleh PKS, Salim Segaf tidak menarik minat Prabowo. Abdul Shomad yang menjadi alternatif kedua PKS menolak maju dan mengaskan ingin jadi ustadz sampai mati.

Bagaimana kabar aksi #2019GantiPresiden?

Mardani Ali dan Neno Warisman memang masih bersemangat mengampanyekan #2019GantiPresiden. Meskipun ditolak di beberapa daerah, semangat Neno belum padam. Neno cs terus mengampanyekan #2019GantiPresiden. 

Sayangnya, rakyat Indonesia semakin cerdas. Mereka muak dengan aksi tak beretika #2019GantiPresiden. Meskipun katanya tidak ada pelanggaran, tetap saja aksi ini sangat tidak etis dan tidak terhormat.

Meskipun Bawaslu tidak menegur Neno dengan aksi #2019GantiPresiden, nampaknya rakyat sendiri yang akhirnya menegur Neno. Rakyat sudah muak dengan aksi #2019GantiPresiden. Di beberapa daerah aksi tersebut di tolak.

Sebelumnya di Batam aksi #2019GantiPresiden ditolak. Neno bahkan tidak berani keluar saat dihadang oleh rakyat Batam. Rakyat Batam tidak sudi ada aksi #2019GantiPresiden di Batam.

Penolakan di Batam dilanjutkan di Jabar. MUI Jabar menolak aksi #2019GantiPresiden diselenggarakan di Jabar. MUI Jabar menegaskan tidak ingin ada keributan di Jabar seperti di Batam. Secara tidak langsung, MUI Jabar menyatakan bahwa aski #2019GantiPresiden hanya akan memicu keributan.

Setelah Jabar, giliran kota Makassar yang menolak aksi #2019GantiPresiden. PMII Makassar secara tegas menolak aksi #2019GantiPresiden diselenggarakan di Makassar. Rencana deklarasi #2019GantiPresiden akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun hingga hingga kini deklarasi #2019GantiPresiden belum juga mengantongi izin. Polda Sulsel bahkan mengancam akan membubarkan jika tetap digelar.

Setelah Makassar, sekarang giliran Banten yang menolak aski #2019GantiPresiden. Keluarga besar keturunan (dzuriyat) Sultan Maulana Yusuf melakukan penolakan adanya deklarasi #2019GantiPresiden. Mereka keberatan pelaksanaan deklarasi dilakukan di halaman parkir pemakaman sultan.

Sebelumnya Deklarasi #2019GantiPresiden rencananya dilakukan pada 10 Agustus 2018. Deklarasi dilakukan di halaman parkir Makam Maulana Yusuf di kawasan Banten Lama. Deklarasi ini sebelumnya juga ditolak oleh Pemkot Serang. Izin penggunaan alun-alun tidak diberikan lantaran lokasi digunakan untuk rangkaian kegiatan Asian Games.

Para keturunan kesultanan dengan nama depan Tubagus ini menolak deklarasi dilakukan di tempat religi. Mereka juga merasa tidak memberikan izin lokasi parkiran makam Sultan Maulana Yusuf untuk deklarasi #2019GantiPresiden. Alasan lain, lewat kegiatan politik membuat gaduh lingkungan makam.

"Kami menolak karena ini tempat sakral keagamaan, kalau acara keagamaan silahkan. Karena kegiatan politik pasti ada yang menjelek-jelakan," kata Tb Sukron Ma'mun di halaman parkir makam Sultan Maulana Yusuf, Kasemen, Kota Serang, Banten, Rabu (8/8/2018).

Ia mengatakan, tempat makam sultan merupakan tempat semua umat Islam. Bukan milik kelompok dan golongan tertentu apalagi partai politik.

"Kalau kegiatan keagamaan mangga (silahkan). Mau kegiatan tingkat nasional juga boleh," ujarnya.

Di tempat sama, Tb Yusuf mengatakan, kegiatan deklarasi di halaman parkir makam Sultan Maulana Yusuf membuat gaduh dan bertolak belakang dengan kearifan lokal. Mendiang sultan dinilai sebagai ulama yang mempersatukan umat di masa Kesultanan Banten. Tempat tersebut dinilai tidak patut dijadikan untuk kegiatan politik.

Ia meminta panitia deklarasi tersebut menghormati kearifan lokal. Apalagi, makam Sultan Maulana Yusuf merupakan cagar budaya yang dilindungi Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Saya yakin penolakan-penolakan ini akan terus bergulir di beberapa wilayah. Rakyat di seluruh wilayah di Indonesia tidak ragu untuk menolak aksi #2019GantiPresiden yang terbukti hanya bikin kericuahan. Saya yakin rakyat di seluruh Indonesia tidak ada yang suka dengan kericuhan dan keributan. Mereka pun semakin bisa menilai bahwa aksi #2019GantiPresiden adalah semata-mata aksi politik murahan.

Kabar penolakan aksi #2019GantiPresiden akan semakin membuat PKS panik. Neno dan Mardani Ali pun terancam tidak dapat panggung. Selama ini, keduanya berhasil mempopulerkan diri dalam panggung #2019GantiPresiden. 

Mereka sepertinya ingin meniru jejak Rizieq yang populer lawat aksi 411 dan 212. Tidak mau ketinggalan, mereka pun melakukan hal yang sama, yaitu lewat aksi. Terbukti, Mardani Ali dan Neno rajin masuk pemberitaan sejak menginisiasi aksi #2019GantiPresiden.

Terakhir, kembali kita ingat bahwa PKS benar-benar sudah babak belur bahkan sebelum bertanding. Pertama, kalah dari Fahri Hamzah, kedua, kalah dari Demokrat, ketiga, kalah dari rakyat karena rakyat menolak aksi #2019GantiPresiden.

seword.com

https://news.detik.com/berita/d-4156232/keturunan-sultan-banten-tolak-deklarasi-2019gantipresiden?_ga=2.195840687.2025222558.1533515516-1086284488.1522031398

Mantan Napi Korupsi Nyaleg, Ini Tanggapan Sufi

Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muhibbin Caringin, Bogor, Jawa Barat, KH Lukman Hakim mengatakan mantan narapidana korupsi harus melakukan taubatan nasuha dan pengakuan di hadapan publik jika ingin mencalonkan diri menjadi pejabat pemerintah maupun jabatan publik lainnya.

Penegasan ini disampaikan Kiai Lukman menanggapi adanya wacana Komis Pemilihan Umum melarang mantan napi koruspi untuk menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019.

“Harus melalui mekanisme taubatan nasuha para mantan napi, serta permohonan maaf kepada publik,” kata Kiai Lukman, Selasa (24/7) sore.

Ia mencontohkan pada zaman Nabi di mana orang-orang jahiliah yang hendak masuk Islam juga melakukan pengakuan di hadapan Nabi dan para sahabat. Pengakuan, permohonan maaf serta taubat nasuha itu pun harus dilakukan secara tulus, tidak sekadar basa-basi.

Direktur Sufi Center ini juga menekankan dalam soal napi koruptor yang mencalonkan diri menjadi pejabat pemerintah, bukan hanya dilihat dari sisi Undang-Undang, tetapi moral napi koruptor di hadapan masyarakat. Menurtunya pengakuan dan permohonan maaf dilakukan bukan hanya oleh napi korupsi, melainkan napi kejahatan lainnya.

Dilihat dari sisi tasawuf, menurutnya fenomena napi korupsi yang mencalonkan diri menjadi pejabat, sebenarnya lebih pada hubungan pribadi orang bersangkutan dengan Tuhan. “Tentu dahulukan dulu dia terbukti atau tidak (melakukan korupsi dan pidana lainnya). Lalu (kalau terbukti) adakah dia melakukan permintaan maaf. Ini harus dilakukan karena dosa ke sesama manusia harus diselesaikan,” paparnya.

Ia memandang pengakuan dan permintaan maaf yang tulus sebagai momentum yang bisa dilakukan pemerintah untuk perbaikan moral mantan napi agar diterima kembali oleh publik. Namun, adanya mantan napi yang mencalonkan diri jadi pejabat publik, artinya masih punya ambisi.

Hal ini menjadi catatan khusus, mengingat orang yang telah melakukan dosa atau kesalahan mestinya melakukan penyucian diri dan hati salah satunya dengan cara menghindarkan diri dari persoalan nafsu dan ambisi.

www.nu.or.id | Kendi Setiawan

PAN Nyatakan Siap Bergabung Koalisi Jokowi?

KOMUNIKASI yang dilakukan antara petinggi PAN dengan partai koalisi pengusung Joko Widodo (Jokowi) dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh P Daulay belum menghasilkan keputusan penting dalam isu pencalonan capres-cawapres 2018. 

Namun, ia menegaskan, PAN siap dan tidak menutup diri bila pada akhirnya dirasa harus dan dapat bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi.

“Soal bergabung dengan mereka (koalisi Jokowi) kami siap kok. Tapi bisa tidak didengar bila kita minta presidennya yang lain, kan tidak mau mereka. Kalau tidak mau ya tunggu dulu,” ujar Saleh, di gedung DPR-MPR, Jakarta, (7/8).

Saleh mengatakan, Amien Rais sejak dulu siap bertemu dengan siapa saja dan dari partai apa saja untuk membahas mengenai arah partai. Namun, pertemuan harus dilakukan secara terbuka pada publik.

“Komunikasi antar partai itu boleh dan harus dilakukan. Walaupun misalnya kita ada kecenderungan dengan koalisi tertentu, kita harus tetap membuka diri dengan partai dan pihak lain,” ujar Saleh.

Saleh mengatakan, pembahasan mengenai hal dan potensi tersebut hingga saat ini terus dilakukan di dalam tubuh PAN. Tidak hanya soal potensi perpindahan koalisi, tetapi juga potensi akan hambatan atau hal yang mungkin terjadi dalam setiap keputusan perihal dukungan PAN pada pilihan koalisi pendukung capres yang akan di ambil ke depan.

“Meski hambatan rasanya tidak ada. Ya paling-paling pihaknya pak Jokowi mungkin justru yang belum tentu akan bisa menerima masukan dari kita. Karena kita kan punya pemikiran-pemikiran yang harus diimplementasikan. Atau malah bisa juga kita berkeinginan presidennya bukan Jokowi, kalau begitu kan sulit diterima, susah ketemu,” ujar Saleh.

PAN sendiri hingga saat ini masih terus mengusulkan nama Zulkifli Hasan sebagai cawapres bagi Prabowo. Namun, hal itu hingga saat ini masih belum menemui titik terang karena masih terganjal keinginan partai pengusung Prabowo lain yang juga mengusulkan nama calon pendamping Prabowo. (OL-3)

mediaindonesia.com | Putri Rosmalia Octaviyani

Nadirsyah: Politik Kebangsaan NU Jangan Mengerucut Pada Pencalonan

Politik kebangsaan yang dimaksud berupa rumusan tantangan Indonesia khususnya lima tahun ke depan dan langkah strategis untuk menghadapi tantangan tersebut.

Politik kebangsaan yang demikian, oleh Nadirsyah dianggap lebih utama daripada terjebak memperjuangkan nama-nama tertentu untuk didorong dalam perebutan kekuasaan selama Pilpres 2019.

“PBNU bisa berperan menyalurkan aspirasi para ulama, kandidat atau tokoh-tokoh nasional dengan cara merumuskan tantangan Indonesia lima tahun mendatang dan apa sebaiknya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang nanti akan memimpin Indonesia,” kata Nadirsyah Hosen, Selasa (7/8).

Oleh karenanya, PBNU mesti membuka pintu seluas-luasnya untuk menerima aspirasi, baik dari kalangan kiai NU sendiri, para kandidat, atau tokoh-tokoh nasional lain yang memiliki kesamaan visi untuk kepentingan bangsa.

Namun dosen senior Monash Law School Australia ini juga mengingatkan agar politik kebangsaan PBNU tidak dikerucutkan pada dukungan terhadap perorangan. Reduksi semacam ini justru merugikan PBNU sebagai sebuah organisasi besar.

“Kalau kemudian peranan PBNU hanya direduksi menjadi broker politik, atau calo politik, atau lebih parah lagi ikut-ikutan berpolitik, tentu ini tidak kita kehendaki dan bisa bertentangan dengan khittoh 1926. Dan saya tidak melihat itu sedang terjadi saat ini.

Saya masih berkhusnudon bahwa tokoh-tokoh di PBNU mengenal betul dan mengetahui tentang hittoh 1926, dan bisa membaca dengan obyektif perkembangan politik saat ini,” jelasnya.


*

Keberpihakan Pribadi dan Organisasi Harus Dipisahkan

Nadirsyah Hosen juga mengingatkan agar PBNU berhati-hati pada bahaya klaim politik terutama dalam momentum jelang pemilihan Presiden 2019. Ia menyebutkan dukungan perorangan mudah ‘dikalimkan’ atau dipolitisir seperti dukungan organisasi. 

“Bisa saja ada simpang siur berita, misalnya bahwa ulama A mengklaim mendukung tokoh B dan lalu dipahami oleh media, maupun oleh rakyat sebagai dukungan dari organisasi PBNU,” ujar Nadirsyah.

Maka dari itu, ia meminta agar individu dalam organisasi PBNU memperjelas keberpihakan pada kelompok politik tertentu sebagai keberpihakan secara individu. 

“Nah karena itu, batas antara mana keberpihakan pribadi dengan kebiakan organisasi yang memainkan peranan politik kebangsaan itu harus diperjelas,” katanya.

Kendati demikian, dosen senior di Monash Univeristy ini meyakini bahwa sikap pengurus PBNU jauh dari politik praktis yang pragmatis dan tetap mengedepankan nilai khittah 1926.

Dan saya masih percaya bahwa para ulama kita di PBNU dengan bimbingan para kiai sepuh, para mustasyar para penasehat, maupun dengan petunjuk dari ilahi akan bisa menjaga dan merawat negara ini, bangsa ini, umat ini dan juga khittah 1926. 

www.nu.or.id | Ahmad Rozali

PBNU Sebaiknya Jaga Jarak dari Politik Praktis

Menristek RI era Gus Dur, Mohammad AS Hikam menilai bahwa peran politik moral NU jauh lebih penting dari pada peran politik praktis. Dengan memerankan itu, NU dapat menjadi rujukan banyak kalangan, tidak hanya kalangan politik namun juga kalangan lain untuk membangun negara yang demokratis. 

"PBNU semestinya tetap berada di tataran high moral ground, bukan terlibat dalam politik pragmatis. Saya kira hanya dengan cara itu, NU akan berbeda dengan golongan 212 yang sampai mengatasnamakan agama untuk mengklaim kepentingan politik,” ujar AS Hikam, Senin (6/8).

Dia menyebut NU sebagai satu-satunya lembaga yang bisa menyatukan warga yang terpisah oleh kepentingan pasca pemilihan presiden 2019 kelak. “Sekarang coba katakan siapa yang berada dalam political wisdom? Cuma NU," ujarnya.

Ia mengaku senang atas klarifikasi Pengurus PBNU tentang keterlibatan PBNU dalam politik praktis, terutama dalam isu empat nama Cawapres yang direkomendasi PBNU. Klarifikasi PBNU atas yang disampaikan Ketua PBNU Robikin Emhas itu sangat penting karena menunjukkan posisi NU yang tetap berdiri sebagai organisasi yang mengedepankan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan politik praktis.

“Saya senang (dengan klarifikasi PBNU) karena desas desus tentang rekomendasi cawapres dari PBNU sudah dibantah. Klarifikasi formal ini sangat penting. Jangan membiarkan desas-desus terus berkembang,” ujarnya.

Intelektual muda NU Zuhairi Misrawi menilai bahwa momentum politik pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan sebuah ujian tersendiri bagi semangat khittoh PBNU. Dalam ujian ini PBNU dihadapkan pada godaan politik yang cukup besar. 

“Saat inilah PBNU sedang diuji. Apakah akan tetap berpegang teguh untuk tetap pada tataran politik moral atau terjun pada politik praktis,” ujar Zuhairi. Momentum politik pemilihan presiden dan wakil presiden, oleh Zuhairi disebut sebagai ‘jebakan’ yang dapat menjerumuskan pengurus NU ke dalam perpolitikan praktis. 

Ia juga mengingatkan bahwa warga dan pengurus PBNU semestinya berpegang teguh pada sembilan nilai politik warga NU yang pernah dicetuskan dalam Muktamar NU XVIII di Krapayak Yogyakarta tahun 1989. “Saya justeru melihat ini saatnya NU memberikan arahan, misalnya dengan menyodorkan poin apa saja yang perlu diperjuangkan oleh pemerintah ke depan,” pungkasnya. 

www.nu.or.id | Ahmad Rozali

MUI Daerah Tolak #2019GantiPresiden

Gerakan tagar #2019GantiPresiden mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar karena dinilai lebih dominan unsur provokatif. Setelah Jabar, MUI dari daerah lain juga bersuara.

Gerakan tagar itu dianggap lebih mengarah ke aksi inkonstitusional dan bisa memicu konflik. Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mencontohkan deklarasi #2019GantiPresiden di Batam pada Minggu (29/7) lalu yang mendapat reaksi keras. 

"Gerakan ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi," kata Rafani di kantor MUI Jabar, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8/2018).

Adapun Ketua MUI Banten AM Romly meminta kedua kubu pendukung capres menunda deklarasi dukungan terhadap jagoan masing-masing. Kedua kubu diimbau menunggu masa kampanye.

"Jadi saya sebagai pelayan para ulama mengkhawatirkan aksi dan reaksi nanti menimbulkan kegaduhan, apalagi pertentangan dalam masyarakat sebelum waktunya karena belum masuk kampanye, kan," katanya kepada wartawan seusai acara Sosialisasi Penanggulangan Terorisme di Hotel Horison Forbis, Cilegon, Kamis (2/8).

Sikap MUI Jabar ini didukung oleh MUI Pusat. Sebab, pihaknya khawatir gerakan itu menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini.

"Kami mendukung imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar agar deklarasi tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi lewat keterangannya, Rabu (1/8).

Zainut mengakui semua orang bisa menyalurkan aspirasinya, termasuk gerakan #2019GantiPresiden. Namun gerakan tersebut, kata Zainut, seharusnya dilakukan saat memasuki masa kampanye Pemilu 2019.

Partai politik berbeda pandangan menyikapi penolakan itu. DPD PDIP Jabar mendukung MUI Jabar karena gerakan itu dinilai memang bisa memicu konflik.

"Cara-cara konstitusional harusnya lebih dikedepankan. Cara-cara barbar harus ditinggalkan. Cara itu (gerakan #2019GantiPresiden) dilakukan, lalu kemudian kubu kami menggunakan pola itu, yang dirugikan tentu masyarakat. Suasana akan tidak kondusif dan terjadi gesekan horizontal. Tentu itu tidak kita inginkan," kata Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana saat dihubungi.

Sementara itu, Partai Gerindra mengingatkan MUI bahwa acara ini tak bisa dilarang dan punya landasan konstitusi. "Semuanya #2019GantiPresiden itu hak konstitusional. Itu diatur UUD '45, hak mengemukakan pendapat," ujar anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade.

Sementara itu, Ijtimak Ulama, yang merekomendasikan Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad dan Prabowo-Salim Segaf Aljufri, juga jadi kontroversi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel menolak rekomendasi itu dengan alasan ulama tidak bisa dibawa ke urusan politik pilpres.

"Ulama tidak bisa dibawa ke urusan politik itu (pilpres). Hal ini karena ulama adalah payung umat dan harus menjaga kerukunan," kata Sekretaris MUI Sulsel HM Renreng.

Ketua MUI Riau Prof DR HM Nazir Karim menegaskan, secara kelembagaan, MUI dilarang melakukan politik praktis. "Kan banyak segmen ulama, semuanya memanfaatkan ulama. Tapi kita juga tidak bisa melarang itu. Yang pasti, MUI tak ada yang melakukan hal seperti itu. Tidak boleh itu," katanya.
 
detik.com