Kiai Ma'ruf Sebagai Ajang Pembuktian NU

Pasalnya, selama pemilihan presiden (pilpres) dilakukan secara langsung, belum pernah ada satu pun kader NU yang terpilih.

Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid mengatakan, beberapa nama dari struktur Pengurus Besar NU (PBNU) memang pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Hamzah Haz.

Menurut dia, kesempatan kiai Ma'ruf sebagai cawapres harus dimanfaatkan untuk membuktikan kader NU mampu menjadi pemimpin bangsa. "Sekarang ini Rais Aam, keluarga besar NU akan bersatu dapat membuktikan bahwa maruf mumpuni dan mampu unntuk menjadi wakil presiden. Tugas NU dan kita, sebagai partai yang dilahirlan dari PBNU," kata dia saat dihubungi redaksi, Sabtu (11/8).

Gus Dur menjadi kader NU pertama yang menjadi Presiden pada 1999 yang dipilih oleh MPR. Sementara Hamzah Haz, terpilih menjadi Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada 2001, juga melalui MPR. Namun, ketika pilpres dilakukan secara langsung, belum pernah ada kader NU yang berhasil memenangkan kontestasi.

Pada pilpres 2004, Salahuddin Wahid dan Hasyim Muzadi mencalonkan diri sebagai wakil presiden, sedangkan Hamzah Haz mencalonkan sebagai presiden. Ketiganya ternyata tak bisa memenangkan suara langsung dari rakyat.

Jazilul menganggap pilpres 2019 berbeda dengan 2004. Ketika itu, kata dia, kader NU saling berkompetisi satu sama lain. Namun pada 2019 mendatang, Kiai Ma'ruf menjadi satu-satunya orang PBNU dalam pilpres.

"Kalau dulu kan terpecah. Mudah-mudahan modal kebersatuan ini akan menjadikan kiai Ma'ruf untuk membuktikan kepada Indonesia bahwa kader NU juga mampu," kata dia.

Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya memilih Kiai Ma'ruf Amien sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mendampinginya pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Jokowi mengatakan pilihan tersebut atas dasar kebinekaan.

Ia mengatakan Ma’ruf Amien merupakan sosok yang tepat yang memiliki latar belakang yang mumpuni. Selain sebagai tokoh agama, Ma'ruf juga pernah menjabat di berbagai posisi.

"Beliau sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, wantimpres, rais am PBNU dan juga ketua MUI. Dalam kaitannya dengan kebinekaan Profesor Maruf Amien saat ini juga menjabat sebagai dewan pengarah BPIP," kata dia Jokowi dalam deklarasinya di Restoran Plataran Menteng, Jakarta, Kamis (9/8).

Jokowi mengatakan keputusan kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden dan menggandeng Ma’ruf diambil setelah mendapatkan berbagai masukan. Jokowi mengaku mendengarkan saran dari para ulama, ketua umum partai, dan seluruh pengurus partai serta relawan pendukungnya.

www.republika.co.id

TGB: Saya akan All Out Agar Jokowi-Ma'ruf Menang

Tuan Guru Bajang (TGB) M. Zainul Majdi mengatakan, akan tetap mendukung Jokowi-Ma'ruf untuk bisa melanjutkan ke periode kedua tahun 2019-2024. Ia pun akan bekerja sepenuh hati.

"Saya akan all out agar Jokowi-Ma'ruf dapat langgeng meraih kemenangan pada Pilpres 2019," kata TGB berdasarkan informasi tertulis di Jakarta, Senin (13/8).

TGB menambahkan, pembangunan yang dilakukan Jokowi harus terus berlanjut sehingga hasilnya dapat maksimal. Saat bencana gempa contohnya, bantuan dari pusat sangat cepat dan kuat membantu warga di NTB untuk segera recovery. "Oleh karena itu kami berterima kasih sekali," tambah TGB.

Sementara itu, analis komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, dukungan dari TGB adalah bentuk konsistensi yang wajar.

TGB adalah tokoh muda yang lengkap. Beliau merupakan ulama sekaligus juga pemimpin.

"Maka wajar dan sangat baik bila dirinya konsisten dengan apa yang pernah dia sampaikan di awal. Kan, dia sudah deklarasi dukung Jokowi, nah, sekarang dia harus memenangkan Jokowi-Ma'ruf dong," kata Hendri Satrio.

Hendri menambahkan dukungan dari TGB akan menambal kekurangan pasangan Jokowi-Ma'ruf yang dicitrakan senior dan tua. "Pemimpin muda seperti TGB akan menambah suara Islam dan milenial. TGB sendiri cukup mengimbangi suara yang akan diperoleh oposisi dari Sandi dan AHY," tambah Hendri.

Presiden Joko Widodo menjelaskan alasannya memilih Kiai Ma'ruf Amien sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang bakal mendampinginya pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Jokowi mengatakan, pilihan tersebut atas dasar kebinekaan. 

Ia mengatakan Ma’ruf Amien merupakan sosok yang tepat yang memiliki latar belakang yang mumpuni. Selain sebagai tokoh agama, Ma'ruf juga pernah menjabat di berbagai posisi. 

"Beliau sebagai anggota DPRD, DPR RI, MPR RI, wantimpres, rais am PBNU dan juga ketua MUI. Dalam kaitannya dengan kebinekaan Profesor Maruf Amien saat ini juga menjabat sebagai dewan pengarah BPIP," kata dia Jokowi dalam deklarasinya di Restoran Plataran Menteng, Jakarta, Kamis (9/8). 

Jokowi mengatakan keputusan kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden dan menggandeng Ma’ruf diambil setelah mendapatkan berbagai masukan. Jokowi mengaku mendengarkan saran dari para ulama, ketua umum partai, dan seluruh pengurus partai serta relawan pendukungnya.

www.republika.co.id

Ma'ruf Amin dan Pembangunan Ekonomi Umat

Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Terpilihnya Ma’ruf Amin, 75, di masa terakhir menjelang pengumuman, mendapat sorotan publik. Posisi cawapres dianggap sangat penting, apalagi perekonomian ke depan masih akan menghadapi berbagai tantangan dalam negeri dan global.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyatakan Ma’ruf memiliki pemahaman ekonomi sehingga nantinya dapat diandalkan dalam membuat kebijakan yang tepat.

Rommy, panggilan akrab Romahurmuziy mengatakan Ma'ruf merupakan salah satu ahli ekonomi syariah yang bernaung dalam Masyarakat Ekonomi Syariah. Ma’ruf juga merupakan Guru Besar Bidang Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Dalam pidato politik di Gedong Joang 45, Jakarta pada Jumat (10/8), Jokowi mengatakan Ma’ruf memiliki pemikiran ekonomi baru yang dianggap cocok dengan Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim besar dan penduduk miskin yang masih banyak.

"Sehingga bisa memperkuat ekonomi umat di seluruh tanah air," kata Jokowi. Jokowi merasa apabila memimpin dengan Ma'ruf, maka dapat melanjutkan pekerjaan empat tahun belakangan untuk masyarakat miskin, kawasan terbelakang, hingga di perbatasan.

Tujuannya agar 40% masyarakat terbawah dapat merasakan kemajuan ekonomi. "Kami ingin mewujudkan keadilan sosial dan melanjutkan pemerataan," kata Jokowi.

Meski didaulat sebagai ahli ekonomi syariah, namun sosok Ma’ruf hanya dikenal publik sebagai tokoh ulama. Sehingga hanya sedikit yang mengenal pemikirannya.

Berikut dua poin pemikiran ekonomi Ma’ruf yang terekam dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Mei 2017.  Pidato tersebut berjudul Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Indonesia.

1. Mendukung perluasan ekonomi berbasis syariah

Dalam orasi ilmiahnya, Ma’ruf banyak membahas pengaruh fatwa kepada penerbitan perundangan dan dampak kepada ekonomi syariah. Ma'ruf memberi contoh soal hukum bunga perbankan yang dianggap riba sehingga menumbuhkembangkan sektor ekonomi syariah.

Dia mengatakan MUI pernah mengeluarkan fatwa keharaman bunga bank lantaran dianggap riba yang kemudian berdampak kepada bertambah banyaknya bank syariah. Fatwa tersebut juga mengakibatkan pemerintah menerbitkan beberapa undang-undang seperti UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

"Tahun 1990-1998 hanya ada satu bank syariah, pada 1998 sampai 2002 lahir lima bank syariah. Sedangkan sejak 2003 semakin banyak muncul bank syariah, baik Unit Usaha Syariah ataupun Bank Umum Syariah," kata Ma'ruf dalam pidatonya.

Ma'ruf juga sempat menyambut baik usaha pemerintah yang memulai pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian meningkatkan ekonomi umat. Salah satu contohnya adalah penerbitan sukuk, dan instrumen keuangan syariah lainnya seperti asuransi, pembiayaan, dan pasar modal. Namun di luar keuangan syariah, dirinya masih berharap bukan itu saja yang dikembangkan."Tapi juga bisnis dan wisata syariah," katanya.

2. Pendekatan ekonomi Bottom up

Ma’ruf mendukung pendekatan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up) dan meninggalkan pendekatan top down atau dari atas ke bawah. Pendekatan bottom up disebutnya telah dicanangkan MUI sebagai konsep era ekonomi baru di Indonesia.

Dia mengatakan, ke depannya, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan hanya ditopang oleh segelintir konglomerat.

Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan apabila komitmen pemerintah ini dapat berjalan dengan mulus, maka Indonesia dapat menciptakan pasar dan sekaligus sebagai pemain ekonomi syariah.

”Selain Indonesia menjadi potensial market karena jumlah penduduknya yang mayoritas muslim, juga karena ekonomi syariah memberikan manfaat ekonomi(economic benefit) bagi para pelakunya,” tutur dia.

katadata.co.id | Ameidyo Daud

Penetrasi Awal Jokowi Membidik Pemilih Muslim dan Milenial

Keputusan Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis malam kemarin mengejutkan sebagian kalangan. Kabar kuat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjadi kandidat wakil Jokowi tiba-tiba tersisih oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin. 

Namun, sebenarnya ada yang mirip dari dua tokoh itu, yakni sama-sama representasi “umat” sebagai penggambaran “muslim santri”. Ini satu di antara segmen besar yang akan diperebutkan pada Pilpres 2019, selain kalangan muda atau milenial.

Upaya Jokowi mendekati muslim santri makin intens sejak tahun lalu. Hal ini seiring pemilihan gubernur DKI Jakarta yang diwarnai gegap-gempita aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama yang kerap mengusung tema umat. Karena itu, mantan Wali Kota Solo itu tak mengendurkan langkahnya pada tahun ini. Blusukan ke pesantren, bagi-bagi sertifikat tanah hingga sepeda, serta peluncuran bank wakaf mikro di tengah kelompok umat kerap dilakukan.

Misalnya, pada 14 Maret 2018, Jokowi datang ke Pondok Pesantren An Nawawi di Balaraja, Serang, Banten. Mengenakan setelan peci, jas, dan sarung, dia disambut Ma’ruf Amin yang juga pendiri pesantren tersebut. Dalam kesempatan itu, mereka sempat membahas Bank Wakaf Mirko An Nawawi. Menurut Jokowi, lembaga keuangan ini bisa menjadi solusi pendanaan warga sekitar dibandingkan harus berurusan dengan rentenir.

Selain pesantren, Presiden Jokowi kerap datang ke kegiatan-kegiatan ormas Islam. Pertengahan pekan ini, misalnya, dia hadir di aula gedung pemerintahan Kabupaten Bogor untuk membuka Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Angkatan XII.

Dalam kata pengantarnya, Jokowi menekankan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki sekurangnya 714 suku sehingga wajib menjaga persatuan. Dia sempat meminta agar iklim politik menjelang Pilpres 2019 tidak menimbulkan kebencian, namun prasangka baik sesama umat. “Ini tugas untuk disiarkan terus,” kata Jokowi.

Ketika itu, Jokowi mengenakan jas kenegaraan berbalut sarung beraneka warna. Tidak lupa songkok hitam terpasang rapih di kepala. Narasi besar yang diangkat mulai dari semangat menjaga ukhuwah Islamiyah dan wathaniyah alias persaudaraan Islam dan kebangsaan hingga janji meningkatkan harkat umat melalui perbaikan kondisi ekonomi.

Walau kegiatannya banyak disorot sebagai upaya politik mendekati golongan muslim, Jokowi memiliki alasan sendiri mengapa pesantren selalu disempatkan dalam setiap kunjungannya ke daerah. Menurut dia, pesantren merupakan salah satu pendukung utama pembangunan karakter bangsa sehingga perlu perhatian khusus. “Hal-hal terkait akhlak, perilaku, dan etika dibangun sangat baik di pondok pesantren,” ujarnya.

Bila melihat serangkain langkah yang diambil, tidak mengherankan ketika Jokowi akhirnya memilih Ma’ruf Amin sebagai bakal calon Wakil Presidennya. Dengan menggandeng Amin, dia merasa telah memunculkan komponen pemimpin bangsa yang nasionalis-religius untuk berlaga menghadapi rivalnya nanti, pasangan capres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. “Beliau sosok ulama bijaksana, dihormati umat Islam Tanah Air,” kata Jokowi.

Bukan hanya kelompok Islam, pendulum mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga kerap berayun kepada wajah-wajah muda atau milenial. Berbeda ketika mendatangai kelompok sebelumnya, di kalangan ini Jokowi muncul dengan penampilan lebih modis, misanya memakai sepatu sneakers, jaket jeans, hingga t-shirt. Biasanya, agenda diisi dengan petuah Jokowi kepada generasi tersebut dan diakhiri dengan swafoto. Foto-foto unggahan kerap bermunculan di akun media sosial milenial yang mayoritas memiliki pengikut banyak tersebut.

Representasi blusukan di kelompok ini misalnya mendatangi acara festival musik elektronik, mencicipi kopi di kedai khas anak muda, membeli jaket jeans, hingga memesan motor chopper untuk dikendarainya. Saat bertemu santri Jokowi kerap melontarkan pesan memperkuat semangat keagamaan dan kebangsaan, ketika bertemu para milenial dia memiliki seruan lain.

Jokowi mengaku ingin membaca pemikiran kaum muda agar pemerintah tidak keliru dalam mempersiapkan kebijakan ke depan. “Kami harus melihat bagaimana anak muda dan generasi milenial kita,” kata Jokowi usai menonton acara musik “We The Fest” tahun lalu.

Segmen milenial memang memiliki potensi pemilih cukup besar. Survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang bertajuk Orientasi Sosial, Ekonomi dan Politik Generasi Milenial menyebutkan bahwa dari 600 milenial, elektabilitas Jokowi mencapai 33 persen, lebih tinggi Prabowo Subianto yang hanya mendapat tingkat kesukaan 25 persen. 

Dari survei yang sama, 30,6 persen pengguna media sosial Facebook memilih Jokowi sebagai Presiden, 2 persen lebih banyak dari Prabowo. Selain itu lebih dari 80 persen milenial optimistis pemerintahan di bawah Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mampu meningkatkan pembangunan. 

Kejadian berbanding lurus juga terjadi di kelompok muslim. Survei Populi Center menyebut Jokowi unggul atas Prabowo di banyak organisasi Islam besar seperti Nahdatul Ulama (NU) sebanyak 66 %, Muhammadiyah (56,4 %), hingga Persatuan Islam atau Persis (61,9 %). Bahkan, Jokowi juga masih unggul dari Prabowo di segmen umat Islam yang tidak terikat organisasi dengan rasio 57,1 persen. “NU adalah pendukung terbesar Jokowi,” kata peneliti Populi Center Hartanto Rosojadi sebagaimana dikutip Kompas.

Pilihan Jokowi menggarap dua segmen ini diyakini akan menjadi kekuatannya dalam Pilpres mendatang. Dengan menggandeng Ma’ruf Amin, Jokowi dapat berfokus untuk menggarap kalangan milenial sementara Ma’ruf menggarap pemilih muslim.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qadari bahkan memprediksi kekuatan Jokowi sesungguhnya berada pada milenial. Hal itu mengingat Jokowi telah menggarap pemilih ini sejak 2014. Tak hanya itu, Qadari memastikan lawan terdekatnya yakni Sandiaga Uno bahkan tidak memiliki orisinalitas tersebut. “Hanya Jokowi yang tidak berubah gaya sejak lama,” ujarnya.

Meski demikian, Jokowi juga memiliki potensi berebut pemilih milenial dengan keberadaan Agus Harimurti Yudhoyono. Ini lantaran umur Agus masih berada di bawah 45 tahun dan dapat menjadi faktor mengejutkan Jokowi. “Sedangkan untuk pemilih Islam sudah tidak ada masalah.” kata pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.

katadata.co.id

Dianggap Cawapres Tidak Ideal, PSI Tak Tinggalkan Jokowi?

Gejolak muncul lewat ancaman absen memilih atau memboikot Jokowi saat Pilpres 2019 mendatang di jagad dunia maya.

Menanggapi gejolak itu, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie meminta pendukung Jokowi tidak kecewa lalu absen memilih alias golput. Grace mengakui kondisi politik bagi pendukung Jokowi tidak ideal, akan tetapi tidak boleh membuat perjuangan menjadi kontraproduktif.

“Kami tidak kecewa, kaget iya, karena prosesnya sebelum keluar nama Pak Ma’ruf, sudah ada nama Pak Mahfud. Kondisi memang tidak ideal, lebih baik kita merapatkan barisan untuk Pak Jokowi agar bisa melanjutkan pekerjaan di periode kedua,” kata Grace kepada Tirto, Jumat (10/8/2018).

Sejak awal, PSI memang mengajukan nama Mahfud MD sebagai cawapres, tetapi daya tawar PSI sepertinya tidak sekuat yang dibayangkan. Nama Mahfud tersingkir oleh Ma’ruf Amin, yang diusulkan PKB dan PPP, pada menit-menit terakhir.

Grace mengatakan Jokowi tidak punya pilihan lain lantaran tersandera presidential threshold yang mengharuskan calon presiden mendapat dukungan minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPR. Kondisi inilah yang disalahkan PSI sebagai penyebab Jokowi tidak bisa leluasa memilih calon terbaik dan harus berkompromi.

“PSI terus terang tidak bisa, karena kami belum punya kursi dan yang lain ternyata aspirasinya berbeda. Inikan harus jalan, harus ambil keputusan, dan harus mencari titik temu di dalam koalisi,” ujar Grace.

Ketika Grace menganggap munculnya nama Ma’ruf karena upaya mencari titik temu, Ma’ruf justru berpendapat pilihan Jokowi itu atas dasar Jokowi menghargai ulama.

“Saya anggap Pak Jokowi betul-betul menghargai ulama. Penunjukan saya [sebagai cawapres], saya anggap itu penghargaan pada ulama,” ujar Ma'ruf di Kantor DPP PPP, Jakarta, kemarin.

PSI vs Ma’ruf
PSI dan Ma’ruf punya cerita perseteruan sebelum akhirnya harus tergabung dalam satu koalisi. Pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017, PSI adalah pendukung die hard Basuki Tjahaja Purnama sedangkan Ma’ruf Amin adalah Ketua Umum MUI.

Grace dan teman-temannya mengampanyekan bahwa memilih pemimpin itu bukan karena agama, namun karena kemampuannya bekerja. Ma’ruf berposisi sebaliknya. MUI sebagai lembaga yang dipimpinnya memainkan isu agama sebagai dasar memilih pemimpin di Jakarta. Salah satu dalil andalannya adalah QS Al Maidah ayat 51.

Pertarungan itu berakhir tragis. Ucapan Ahok soal Al Maidah Ayat 51 akhirnya mengantarkan bekas Gubernur DKI itu pada kekalahan. Apesnya lagi, Ahok harus mendekam dipenjara karena ucapannya yang dinilai menghina ayat suci Alquran.

Saat itu, umat Islam berkali-kali berunjuk rasa besar-besaran agar Ahok dipenjara. Salah satu dedengkot yang mengkoordinir aksi itu adalah Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin tidak hanya tampil di belakang layar saat melawan Ahok. Ia secara frontal menjadi saksi ahli di pengadilan. Ma’ruf pun menegaskan ucapan Ahok itu memang sudah menghina ayat suci.

“Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam,” kata Ma’ruf Amin saat membacakan fatwa pada 11 Oktober 2016.

Proses politik yang brutal di Jakarta itu tidak dilupakan Grace. Ia ingat bagaimana Ma’ruf Amin ada pada posisi berbeda pada Pilkada DKI Jakarta. Namun lagi-lagi, Grace dan teman-temannya tidak bisa banyak berbuat.

“Yes, kami memiliki aspirasi yang berbeda, dan kami juga belum lupa ada fakta politik, posisi yang diambil Kiai Ma’ruf ketika itu di Pilkada DKI, tapi lagi-lagi situasinya tidak ideal,” kata Grace.

Move On atau Move Out
Meski masih mengingat perseteruan yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, Grace tidak mau membawa cerita itu berlarut-larut. Ia meminta pendukung Ahok untuk move on.

“Ya itu dia, Jakarta itu punya konteks sendiri, Pak Ahok sekarang sudah masuk tahanan, bahkan sudah hampir selesai, sampai kapan kita mau enggak move on,” ujar Grace.

Ia khawatir jika terus larut dengan masalah di masa lalu, justru membuat rugi. Apalagi jika sampai ada gerakan golput karena kecewa dengan pilihan wapres Jokowi.

“Saya memahami perasaan itu, karena saya juga merasakan yang sama tapi memang kondisinya tidak ideal,” katanya.

Grace berkali-kali menyebutkan kondisi yang tidak ideal, lantas jika tidak ideal, mengapa PSI tetap memilih bersama Jokowi? Grace punya alasan sendiri, ia khawatir mereka tidak bisa melihat Jokowi melanjutkan pekerjaannya pada periode kedua.

“Apakah kita mau melihat Pak Jokowi tidak melanjutkan pekerjaannya?” ujar Grace.

Akan tetapi seberapa signifikan suara PSI untuk Jokowi? Jika dilihat, Jokowi sudah membuktikan keberhasilannya tanpa PSI pada Pemilu 2014. Saat itu PSI bahkan belum lahir. Bahkan pada saat Pilkada DKI Jakarta, keberadaan PSI tidak lantas membuat Ahok menang.

Bila melihat hasil survei selama menuju Pilpres 2019, elektabilitas PSI masih sangat kecil, berada di bawah 2 persen. Misalnya survei LSI pada Juli lalu PSI elektabilitasnya hanya 0,2 persen, sementara Y Publica pada bulan Mei merilis elektabilitas PSI mencapai 1,2 persen. Angka survei itu tentu tidak signifikan untuk mendongkrak Jokowi.

tirto.id | Muhammad Akbar Wijaya- Mawa Kresna - Mufti Sholih

Deja Vu 2014, Demokrat Pilih Jokowi atau Prabowo?

Demokrat harus menghadapi dua pilihan, mendukung Joko Widodo atau Prabowo Subianto? Baik Jokowi dan Prabowo sama-sama sudah mengumumkan calon wakil presidennya pada Kamis kemarin. 

Jokowi sebagai petahana menggandeng Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Pasangan ini diusung oleh enam parpol di parlemen, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan Hanura. Sementara itu, Prabowo memilih menggandeng Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Pasangan ini diusung Partai Gerindra, PKS dan PAN. Kedua pasangan ini rencananya akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada hari ini, Jumat (10/8/2018), atau di hari terakhir pendaftaran.

Isu Politik Uang 
Demokrat beberapa waktu lalu sebenarnya sudah menyatakan akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sosok calon wakil presiden yang akan ia pilih. Namun, menjelang penutupan pendaftaran, muncul isu bahwa ada politik transaksional yang dilakukan Prabowo dalam memilih cawapresnya. 

Isu ini dihembuskan oleh Wasekjen Demokrat Andi Arief pada Rabu (8/8/2018). Andi menuding Sandiaga Uno membayar PKS dan PAN masing-masing Rp 500 Miliar untuk mendapatkan kursi cawapres Prabowo. Menurut Andi, karena hal tersebut Demokrat kemungkinan batal mengusung Prabowo. Baik Gerindra, PAN dan PKS telah membantah pernyataan Andi.

Alot 
Pasca berhembusnya isu ini, komunikasi SBY-Prabowo yang semula berjalan cair berubah semakin alot. SBY dijadwalkan akan menerima Prabowo di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta, Rabu malam. Namun, Prabowo tak kunjung datang. Ia baru menyambangi rumah SBY pada Kamis pagi. Mantan Danjen Kopassus itu hanya 40 menit berada di rumah SBY. Setelah itu, ia langsung kembali ke rumahnya di Jalan Kertanegara, tempat para elite Gerindra berkumpul. "Kita musyawarah terus," kata Prabowo singkat kepada awak media. 

Tak ada jumpa pers bersama seperti yang terjadi pada dua pertemuan SBY-Prabowo sebelumnya.  Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, dalam pertemuan itu, kedua ketum parpol bicara mengenai power sharing apabila Prabowo memenangi pilpres 2019. Tak lama setelah Prabowo pergi, SBY langsung memanggil para elite Partai Demokrat untuk menggelar rapat. Mereka yang hadir diantaranya adalah Hinca Panjaitan, Andi Mallarangeng, Ee Mangindaan, Syarif Hasan, Andi Arief, Roy Suryo, Nurhayati Ali Assegaf, Ferdinand Hutahaean dan Amir Syamsuddin. "Ini rapat darurat, begitu lah kira-kira," kata Amir Syamsuddin kepada wartawan setibanya di kediaman SBY. 

Rapat tersebut dimulai pukul 12.30 WIB dan sempat diskors memasuki sore hari. Namun, para elite Demokrat memilih bungkam soal apa saja opsi yang dibahas di dalam rapat tersebut. Selepas Maghrib, rapat dilanjutkan dan berjalan hingga malam hari. Rapat baru berhenti saat Prabowo kembali datang ke kediaman SBY. Mantan Danjen Kopassus itu tiba pukul 21.20 WIB. Kali ini kedatangan Prabowo lebih singkat, hanya 20 menit. Prabowo keluar dari rumah SBY dan kembali ke Kertanegara pukul 21.40 WIB.

Tidak Sepakat 
Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief, dalam pertemuan itu Prabowo menawarkan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Namun, SBY menolak tawaran itu. "Sikap Partai Demokrat sampai pukul 22.30 WIB malam ini adalah menolak pencawapresan Sandiaga Uno," kata Andi. 

Menurut Andi, Demokrat menolak Sandiaga menjadi cawapres Prabowo karena ia berasal dari Partai Gerindra, sama dengan Prabowo yang akan menjadi capres. Ia menyebut, SBY memberikan opsi ke Prabowo. Salah satunya adalah tetap mengajukan putranya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres. 

"Kembali ke komitmen/janji Prabowo yg meminta AHY cawapres karena elektabilitas tertinggi di semua lembaga survey," kata dia. Kedua, SBY juga menawarkan agar koalisi Demokrat, Gerindra, PAN dan PKS duduk bersama untuk mencari figur alternatif di luar AHY atau pun Sandiaga. 

Namun rupanya, Prabowo tidak menerima masukan dari SBY itu. Jelang tengah malam, Gerindra bersama PAN dan PKS mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

Sendiri 
Dengan deklarasi itu, maka Demokrat menjadi satu-satunya parpol di parlemen yang belum menentukan arah koalisi. 

Harapan untuk mengusung poros ketiga pun pupus karena kursi Demokrat tidak cukup mengusung capres dan cawapres sendiri. Ke Jokowi atau Prabowo lagi, Majelis Tinggi Partai Demokrat baru akan menggelar rapat Jumat pagi ini untuk memutuskan. 

Kondisi ini mengingatkan pada 2014 lalu, di mana Demokrat juga sempat bimbang apakah akan merapat ke kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Prabowo-Hatta Rajasa. Pada akhirnya, saat itu Demokrat memilih abstain atau tidak mengusung calon di Pilpres. 

Namun, jika Demokrat kali ini kembali memilih abstain, maka partai berlambang bintang ini terancam tak bisa mengusung calon di Pilpres 2024 mendatang. Merujuk aturan pasal 235 ayat 5 UU Pemilu, jika parpol atau gabungan parpol yang memenuhi syarat namun tidak mengajukan paslon, akan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.

kompas.com | Ihsanuddin - Sabrina Asril

Dipinang Jokowi, Ini Target Pembangunan Kiai Ma'ruf Amin

Hal itu ia sampaikan di hadapan wartawan di Gedung PBNU Kramat Raya Jakarta Pusat, Kamis (9/8) malam usai Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Kiai Ma’ruf Amin sebagai pasangannya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang.

Penguatan ekonomi, kata Kiai Ma’ruf Amin, sifatnya bukan membuang, tetapi menguatkan yang lemah. Kemitraan antara golongan yang ekonominya lemah dan yang kuat dapat dibangun di mana pemodal yang kuat menjadi mitra usaha dengan masyarakat lemah.

“Melalui koperasi, lalu kegiatan pesantren,” kata Kiai Ma’ruf.

Salah satu yang dapat dilakukan, ia mencontohkan adalah penyiapan produk yang sesuai dengan potensi pertanian sekaligus dibutuhkan masyarakat, misalnya beras dan jagung.

“Tidak boleh negara ini tergantung pangannya ke luar negeri. Semuanya harus memenuhi kebutuhan, tak boleh ada import beras dan jagung,” lanjutnya.

Ia menegaskan Indonesia tidak kurang lahan dan sumber daya manusianya. “Kenapa kita tidak mampu (memenuhi kebutuhan pangan)? Ini yang harus diperkaut. Pangannya kedaulatannya, harus kita perhatikan,” beber Kiai Ma’ruf.

Selain persoalan ekonomi dan pangan, hal berikutnya adalah pembangunan karakter bangsa dan penegakkan hukum. Menurut Kiai Ma’ruf, kedua hal itu saling berkaitan. "Jika banyak yang melanggar hukum, pembangunan karakter bangsa kita (menandakan) tidak berhasil,” ujarnya.

www.nu.or.id | Kendi Setiawan

Mahfud Md Bertemu Jokowi: Saya Sampaikan Tak Kecewa

"Saya sudah ketemu Pak Jokowi, saya katakan saya maklum, seumpamanya saya jadi Pak Jokowi saya akan melakukan hal yang sama karena kan situasinya ini politik, permainan politik dan di dalam permainan politik segala sesuatu bisa terjadi," kata Mahfud di MMD Institute, Matraman, Jakarta, Kamis (9/8/2018).

Mahfud tak kecewa dengan pilihan Jokowi di Pilpres 2019. Tapi Mahfud mengaku sempat kaget.

"Saya sampaikan ke Pak Jokowi saya tidak kecewa tetapi memang kaget. Tetapi sekarang sudah selesai kagetnya dan saya katakan Pak Jokowi nggak usah merasa bersalah atau apa, saya bilang nggak usah, wong saya pun tidak apa," sambungnya.

Jokowi sebelumnya menyebut sosok Ma'ruf Amin melengkapinya. Dia menyebut Ma'ruf Amin sebagai sosok utuh yang bijaksana

"Kami saling melengkapi, nasionalis-religius," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan Ma'ruf Amin sebagai tokoh bangsa yang telah menduduki sejumlah posisi penting di lembaga negara, mulai DPR hingga Wantimpres. Hal itulah yang menjadikan Jokowi memilih berpasangan dengan Ma'ruf Amin.

Mahfud Md: Utamakan Keselamatan Negara

Mahfud Md mengaku tidak kecewa setelah batal jadi cawapres Joko Widodo. Dia menegaskan semua pihak harus mengutamakan keselamatan negara. 

"Menurut saya, itu biasa dalam politik. Itu tidak apa-apa, kita harus lebih utamakan keselamatan negara ini daripada sekadar nama Mahfud atau Ma'ruf Amin," kata Mahfud kepada wartawan, Kamis (9/8/2018). 

Sore tadi, Jokowi mengumumkan Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya. Padahal Mahfud sudah melakukan persiapan dan menunggu di dekat lokasi pengumuman. 

Namun Mahfud tidak kecewa. Dia menerima keputusan Jokowi itu. "Saya tidak kecewa ya, kaget saja karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah agak detil," ucapnya.

detik.com

Jokowi: Saya Putuskan Cawapres KH Ma'ruf Amin

Hal itu dinyatakan Jokowi di Restoran Plataran, Jalan HOS Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.

"Setelah melalui perenungan mendalam, saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi yaitu koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Prof Dr Kh Ma'ruf Amin," ujar Jokowi didampingi oleh para ketua umum partai pendukungnya, Kamis (9/8).

Hadir pada kesempatan tersebut para ketua umum partai pendukung Jokowi. Mereka diantaranya Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Perindo Hari Tanoesudibjo, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Keputusan tersebut disampaikan Jokowi setelah mendengarkan masukan dari para ulama, ketua umum partai, pengurus partai dan dari relawan di seluruh tanah air. Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyatakan secara resmi maju kedua kalinya di Pilpres 2019.

"Tanggung jawab besar ini erat kaitannya dengan cita-cita untuk meneruskan mimpi besar Indonesia maju dalam melanjutkan pembangunan merata dan berkeadilan di seluruh pelosok nusantara," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, nama Mahfud MD santer diberitakan sebagai cawapres Jokowi. Namun, kabar terbaru, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding lewat Twitter menyebut bahwa bukan Mahfud MD yang akan menjadi Cawapres Jokowi. Menurut Kadir Karding, sosok yang akan menjadi Cawapres Jokowi ialah Ma'aruf Amin.

mediaindonesia.com

NU Bukan Partai Politik, Tapi Punya Bobot Politis

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa PBNU tidak akan terjebak pada politik praktis yang mengarah pada perebutan kekuasaan. Sebab, tugas utama PBNU adalah membangun bangsa melalui politik nasionalisme dan kebangsaan.

“Saya selalu mengatakan bahwa NU bukan partai politik. Tapi NU harus ikut membangun nasionalisme, kebangsaan dengan politik nasional, bukan politik praktis, bukan politik jabatan,” tegas KH Said Aqil Siroj di hadapan wartawan di Jakarta, Senin (6/8).

Kiai Said juga menjelaskan bahwa NU sebagai sebuah organisasi keagamaan dan kemasyakatan tidak akan mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu pada Pilpres 2019. “Yang dukung-mendukung pasangan capres-cawapres itu partai politik, bukan NU,” imbuh Kiai Said.

Namun begitu bukan berati NU tidak memilki kekuatan politik sama sekali. Ia mengingatkan bahwa NU merupakan organisasi keislaman terbesar di Indonesia. Jumlah jamaah NU sangat signifikan dan memiliki bobot politis yang dapat menentukan arah pilihan politik bangsa. “Walaupun begitu, massanya NU punya bobot politis,” pungkasnya. 

www.nu.or.id | Ahmad Rozali

PBNU Sebaiknya Jaga Jarak dari Politik Praktis

Menristek RI era Gus Dur, Mohammad AS Hikam menilai bahwa peran politik moral NU jauh lebih penting dari pada peran politik praktis. Dengan memerankan itu, NU dapat menjadi rujukan banyak kalangan, tidak hanya kalangan politik namun juga kalangan lain untuk membangun negara yang demokratis. 

"PBNU semestinya tetap berada di tataran high moral ground, bukan terlibat dalam politik pragmatis. Saya kira hanya dengan cara itu, NU akan berbeda dengan golongan 212 yang sampai mengatasnamakan agama untuk mengklaim kepentingan politik,” ujar AS Hikam, Senin (6/8).

Dia menyebut NU sebagai satu-satunya lembaga yang bisa menyatukan warga yang terpisah oleh kepentingan pasca pemilihan presiden 2019 kelak. “Sekarang coba katakan siapa yang berada dalam political wisdom? Cuma NU," ujarnya.

Ia mengaku senang atas klarifikasi Pengurus PBNU tentang keterlibatan PBNU dalam politik praktis, terutama dalam isu empat nama Cawapres yang direkomendasi PBNU. Klarifikasi PBNU atas yang disampaikan Ketua PBNU Robikin Emhas itu sangat penting karena menunjukkan posisi NU yang tetap berdiri sebagai organisasi yang mengedepankan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan politik praktis.

“Saya senang (dengan klarifikasi PBNU) karena desas desus tentang rekomendasi cawapres dari PBNU sudah dibantah. Klarifikasi formal ini sangat penting. Jangan membiarkan desas-desus terus berkembang,” ujarnya.

Intelektual muda NU Zuhairi Misrawi menilai bahwa momentum politik pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan sebuah ujian tersendiri bagi semangat khittoh PBNU. Dalam ujian ini PBNU dihadapkan pada godaan politik yang cukup besar. 

“Saat inilah PBNU sedang diuji. Apakah akan tetap berpegang teguh untuk tetap pada tataran politik moral atau terjun pada politik praktis,” ujar Zuhairi. Momentum politik pemilihan presiden dan wakil presiden, oleh Zuhairi disebut sebagai ‘jebakan’ yang dapat menjerumuskan pengurus NU ke dalam perpolitikan praktis. 

Ia juga mengingatkan bahwa warga dan pengurus PBNU semestinya berpegang teguh pada sembilan nilai politik warga NU yang pernah dicetuskan dalam Muktamar NU XVIII di Krapayak Yogyakarta tahun 1989. “Saya justeru melihat ini saatnya NU memberikan arahan, misalnya dengan menyodorkan poin apa saja yang perlu diperjuangkan oleh pemerintah ke depan,” pungkasnya. 

www.nu.or.id | Ahmad Rozali

Manuskrip Kuno Berisi Pengetahuan dan Sejarah Kejayaan Islam di Nusantara

Tapi siapa sangka jika di dalamnya terdapat berbagai macam pengetahuan, termasuk sejarah kejayaan dan perkembangan Islam di Nusantara. Salah satunya seperti yang tertuang di manuskrip Tuhfat At Thullab.

Manuskrip berukuran 20,5 x 15,5 cm ini merupakan karya Al Qadhi Zainuddin Abu Yahya Zakariya ibn Muhammad ibn Ahmad al Anshari al Sunaiki Al Mishri (823-926 H). Manuskrip ini diproduksi di atas kertas dari Eropa pada abad ke-17 Masehi.

Manuskrip yang memuat ilmu fiqih ini disebut menjadi salah satu kitab favorit di seluruh lembaga pendidikan tradisional di Nusantara. Manuskrip yang merupakan bagian dari 400-an naskah kuno koleksi Tarmizi ini tergolong spesial, karena ditulis dengan tinta warna merah dan hitam. Kondisi naskah telah direstorasi dan dalam keadaan baik. Di bagian akhir manuskrip ini tertulis silsilah Tarekat Syattariyah.

Ada juga manuskrip Ash Shirat Al Mustaqim karya Nuruddin Ar Raniry. Karya ini merupakan karya fenomenal, karena ditulis dalam waktu cukup lama yakni mencapai 9 tahun. Sementara, karya lain Nuruddin Ar Raniry yang dikoleksi Tarmizi adalah Akhbar al Akhirah. Kitab ini ditulis pada tahun 1052 H (1642 M).

Naskah Akhbarul Akhirah merupakan salah satu karya perdana Nuruddin di awal periode Sultanah Tajul Alam Shafiyatuddin Syah (1641-1675 M). Teksnya ditulis menggunakan tinta hitam yang terbuat khusus dari rendaman biji besi yang dipanaskan sehingga tulisan huruf Arab Jawi-nya masih terlihat jelas dan bertahan hingga kini.

Kitab tersebut menceritakan eksistensi keberadaan alam. Diawali dengan penciptaan Nur Muhammad, penciptaan Adam, hingga mengungkapkan alam kematian yang berkaitan dengan sakaratul maut.

Karya-karya lain Nuruddin ar-Raniry yang diburu oleh negara Malaysia, Jerman dan Inggris adalah manuskrip Bustan as-Salatin fi Zikr al-Awwalin wal Akhirin (Bustan as-Salatin) dan Durar al Aqaid.

Kitab Bustan as Salatin disusun pada abad ke-16, tepatnya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) sampai masa Sultan Iskandar Tsani (1636-1641). Kitab ini memberikan gambaran tentang Aceh dan kerajaannya pada abad ke-16 dan ke-17.

Pada masa tersebut, kitab ini merupakan kitab paling lengkap yang menceritakan kisah raja-raja Melayu secara universal. Khususnya terkait Kerajaan Aceh Darussalam, termasuk berisi rekam jejak perjalanan Istana Kerajaan Aceh dan struktural kenegaraannya.

Nuruddin ar-Raniry (adalah) seorang ulama dan negarawan yang telah berhasil memberikan sumbangsih sejarah melalui kitab Bustan as-Salatin pada saat pengabdiannya di Aceh.

Sedangkan Durar al Aqaid merupakah satu-satunya manuskrip kuno yang baru ditemukan sampai saat ini. Di dalamnya dibahas “sifat-sifat 20” pada Allah SWT. Dalam kolofon teks naskah kitab ini, diperoleh informasi bahwa kitab ditulis pada tahun 2 Jumadil Awal 1079 Hijriah (Ahad, 8 Oktober 1668 M), yang bila dirunut dalam penanggalan, maka tahun tersebut adalah di periode Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam yang memerintah tahun 1641-1675 Masehi.

Naskah ini juga telah direstorasi dan ditutupi dengan kertas washi dari Jepang agar tetap terjaga. Menurutnya, kitab Bustan as-Salatin ini diselesaikan dalam waktu yang cukup lama. Meski tidak dapat dipastikan tahun berapa kitab ini mulai ditulis, namun perkiraan peredarannya berada pada tahun 1640 Masehi (1050 H).

Kitab Bustanus as-Salatin menjadi salah satu bacaan orang yang berada di kediaman Kerajaan Aceh. Secara psikologis, kitab ini memiliki nilai historis yang tinggi dan menjadi rujukan para sejarawan dan riset dalam melakukan berbagai kajian, dari dulu hingga kini.

Manuskrip lainnya adalah Dalail al Khairat. Manuskrip yang diproduksi di atas kertas buatan Eropa abad ke-17 Masehi ini dikarang oleh Imam Abu Abdillah al Jami’ Sayyid Muhammad ibn Sulaiman ibn Abi Bakr Al Jazuli (w.870 H / 1465 M).

Yang menarik, jika diterawang, pada bagian dalam kertas kitab ini terdapat semacam watermark (tanda air) yang menjadi kode penerbit saat itu.

Teks dan naskah Dalail al Khairat hingga saat ini masih eksis dibaca dan didendangkan oleh masyarakat Aceh, terutama pada acara-acara seremonial seperti Maulid Nabi Muhammad SAW.

Manuskrip berukuran tebal ini ditulis dengan tinta warna hitam, dipadukan dengan warna merah pada bagian rubrikasinya. Untuk membatasi teks dalam naskah, kitab ini juga ditandai dengan garis pinggir yang berbentuk persegi. Garis ditarik menggunakan tinta berwarna merah. Sedangkan di halaman tengah naskah juga tergambar mimbar Masjid Nabawi dan letak makam Nabi Muhammad SAW bersama dua sahabatnya. Kitab ini dipenuhi dengan pujian-pujian kepada penghulu nabi, doa-doa, serta kisah kehidupan para nabi.

Selain guratan-guratan tinta yang mengisahkan para nabi, ada juga kitab al Fiqh. Manuskrip ini memuat berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia sepanjang zaman.

Al Fiqh merupakan kitab paling populer dan masih digunakan oleh kalangan muslim di Indonesia. Kitab ini diproduksi di atas kertas buatan Eropa pada tahun 1806 Masehi, meski tak diketahui pasti tahun penerbitan dan penulisnya. Kitab ini memuat pengalaman keseharian masyarakat dengan dalil dan hukum-hukum syariat Islam.

Ruang lingkup fiqih pada naskah kitab ini dimulai dengan bab tentang pernikahan. Kitab ini juga membahas ruang lingkup fiqih muamalah, yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain, bahasannya mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain sebagainya, yang meliputi kegiatan muamalah berdasarkan hukum-hukum Islam.

Pendek kata, naskah ini merupakan bagian penting untuk pengembangan pemikiran intelektual Muslim di Aceh dan Tanah Air.

Selanjutnya, ada juga kitab Mir’at Ath Thullab. Kitab karya Syekh Abdurrauf al Jawi al Fansuri ini dikarang pada tahun 1663 Masehi. Kitab ini merupakan kitab yang diproduksi atas permintaan Sultanah, untuk menjawab persoalan keagamaan terutama di bidang fiqih pada masyarakat yang heterogen dan kontemporer.

Di pembukaan naskah (oxorodium) disebutkan bahwa Abdurrauf menerima permintaan Sultanah untuk mengarang sebuah kitab yang dapat dijadikan referensi Kesultanan Aceh dan segala wilayah di sekitarnya. Mir’at Ath Thullab memuat beberapa tema seperti persoalan qadhi, riba, khiyar, buah-buahan, iqradh, iyaul maut(pemanfaatan lahan tidur), wakaf, dan lain sebagainya.

Karya lain yang paling ternama serta dicari oleh kolektor manuskrip adalah kitab Taudhih. Kitab ini berisikan tentang tata bahasa (nahwu) yang dikarang oleh Khalid ibn Abdullah ibn Abi Bakr Al Azhari (w905 H/1500 M).

Kitab ini merupakan juga ringkasan dari kitab Alifah Syarh al-Masalik karya Ibnu Hisyam (w.761 H/ 1359 M). Manuskrip ini berisikan kumpulan karangan yang memiliki tema yang sama di bidang nahwu dan membahas tentang tata Bahasa dan menjadi salah satu rujukan utama para santri dalam mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab.

Itulah beberapa kitab kuno dan manuskrip peninggalan para ulama dan intelektual Nusantara pada masa awal perkembangan Islam di Tanah Air yang hingga sekarang masih tersimpan sebagai koleksi seorang warga Pidie, Aceh bernama Tarmizi.

islamindonesia.id

Golkar Bela Jokowi yang Minta Relawan Berani Jika Diajak Berantem

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan 'berani jika diajak berantem' kepada para relawannya. Golkar menilai arahan Jokowi bentuk kesiapsiagaan.

"Pernyataan tersebut hanya bermaksud untuk kesiapsiagaan saja. Intinya tidak boleh membangun permusuhan dalam kontestasi politik," ujar Wasekjen Golkar M Sarmuji melalui pesan singkat, Minggu (5/8/2018).

Arahan yang diberikan Jokowi kepada relawannya ramai dibahas di media sosial. Terkait dengan hal tersebut, Golkar berpendapat arahan itu merupakan peringatan untuk menghindari permusuhan.

"Ini sekaligus juga peringatan agar tidak ada yang mengajak bermusuhan karena aksi hanya akan mendatangkan reaksi," ucap Sarmuji.

Sebelumnya diberitakan, Gerindra menyayangkan arahan Joko Widodo (Jokowi) yang meminta relawannya berani jika diajak berantem. Menurut Gerindra, pernyataan Jokowi itu mendorong kekerasan.

"Presiden pakai kata-kata 'tapi kalau diajak berantem juga berani', seakan-akan presiden menganjurkan bahwa relawan Pak Jokowi beradu fisik dengan relawan Pak Prabowo. Dengan pernyataan presiden itu kan tidak etis ya.

Presiden secara tidak langsung menganjurkan kekerasan dalam Pemilu 2019, ini nggak bener," kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Minggu (5/8/2018).

detik.com

Banyak Perongrong NKRI, Ketum GP Ansor: Yang Waras Jangan Ngalah

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan, Ansor tidak akan pernah berhenti melawan pihak-pihak yang mengganggu NKRI, memecahbelah persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia.

Hal itu ditegaskannya tahun lalu saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) GP Ansor Angkatan VI, di Pondok Pesantren Roudlatut Tholibien, Leteh, Kabupaten Rembang, Rabu (6/12) 2017.

“Ansor tidak akan pernah berhenti untuk menjaga Indonesia dari semua gerakan yang mengancam persatuan dan keberagaman Indonesia. Memecahbelah umat beragama, merongrong NKRI, dan gerakan yang ingin menegakkan khilafah,” tegasnya.

Gus Yaqut, sapaan pria asli Rembang ini, mengatakan sikap GP Ansor tersebut sejalan dengan tema kegiatan "Yang Waras Jangan Mengalah".

“Tema itu sebagai bentuk penegasan sikap Ansor yang tidak diam ketika paham kebangsaan Indonesia diganggu. Makanya, yang waras (sehat/normal) jangan ngalah (mengalah),” tandas Gus Yaqut.

Ia memisalkan ketika Ansor dihujat saat menjaga gereja. Menurutnya, yang dijaga Ansor pada hakikatnya bukan gereja, melainkan menjaga komponen bangsa yang pernah bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Gus Yaqut mengatakan Ansor tidak hanya menjaga gereja. Jika diminta untuk membantu menjaga keamanan ibadah umat beragama lain pun, Ansor siap turun bersama.

Namun ia menekankan, apa yang dilakukan oleh Ansor itu, tidak berlaku selamanya.

“Ansor akan berhenti melakukan hal yang demikian, apabila para penebar teror yang mengancam keutuhan NKRI binasa dari negeri ini,” kata Gus Yaqut.

Gus Yaqut berpesan kepada seluruh kader Ansor, termasuk di dalamnya Banser, untuk tidak berkecil hati ketika dihujat hanya karena ingin menjaga Indonesia.

Menurutnya, para kiai yang sudah jelas mutu keilmuan dan kerendahhatiannya juga dihujat ketika bersama-sama mempertahankan keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila.

www.nu.or.id | Kendi Setiawan

MUI Daerah Tolak #2019GantiPresiden

Gerakan tagar #2019GantiPresiden mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar karena dinilai lebih dominan unsur provokatif. Setelah Jabar, MUI dari daerah lain juga bersuara.

Gerakan tagar itu dianggap lebih mengarah ke aksi inkonstitusional dan bisa memicu konflik. Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar mencontohkan deklarasi #2019GantiPresiden di Batam pada Minggu (29/7) lalu yang mendapat reaksi keras. 

"Gerakan ganti presiden dinilai lebih dominan unsur provokasi dan mengarah kepada aksi inkonstitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi," kata Rafani di kantor MUI Jabar, Jalan Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8/2018).

Adapun Ketua MUI Banten AM Romly meminta kedua kubu pendukung capres menunda deklarasi dukungan terhadap jagoan masing-masing. Kedua kubu diimbau menunggu masa kampanye.

"Jadi saya sebagai pelayan para ulama mengkhawatirkan aksi dan reaksi nanti menimbulkan kegaduhan, apalagi pertentangan dalam masyarakat sebelum waktunya karena belum masuk kampanye, kan," katanya kepada wartawan seusai acara Sosialisasi Penanggulangan Terorisme di Hotel Horison Forbis, Cilegon, Kamis (2/8).

Sikap MUI Jabar ini didukung oleh MUI Pusat. Sebab, pihaknya khawatir gerakan itu menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini.

"Kami mendukung imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar agar deklarasi tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi lewat keterangannya, Rabu (1/8).

Zainut mengakui semua orang bisa menyalurkan aspirasinya, termasuk gerakan #2019GantiPresiden. Namun gerakan tersebut, kata Zainut, seharusnya dilakukan saat memasuki masa kampanye Pemilu 2019.

Partai politik berbeda pandangan menyikapi penolakan itu. DPD PDIP Jabar mendukung MUI Jabar karena gerakan itu dinilai memang bisa memicu konflik.

"Cara-cara konstitusional harusnya lebih dikedepankan. Cara-cara barbar harus ditinggalkan. Cara itu (gerakan #2019GantiPresiden) dilakukan, lalu kemudian kubu kami menggunakan pola itu, yang dirugikan tentu masyarakat. Suasana akan tidak kondusif dan terjadi gesekan horizontal. Tentu itu tidak kita inginkan," kata Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana saat dihubungi.

Sementara itu, Partai Gerindra mengingatkan MUI bahwa acara ini tak bisa dilarang dan punya landasan konstitusi. "Semuanya #2019GantiPresiden itu hak konstitusional. Itu diatur UUD '45, hak mengemukakan pendapat," ujar anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade.

Sementara itu, Ijtimak Ulama, yang merekomendasikan Prabowo Subianto-Ustaz Abdul Somad dan Prabowo-Salim Segaf Aljufri, juga jadi kontroversi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel menolak rekomendasi itu dengan alasan ulama tidak bisa dibawa ke urusan politik pilpres.

"Ulama tidak bisa dibawa ke urusan politik itu (pilpres). Hal ini karena ulama adalah payung umat dan harus menjaga kerukunan," kata Sekretaris MUI Sulsel HM Renreng.

Ketua MUI Riau Prof DR HM Nazir Karim menegaskan, secara kelembagaan, MUI dilarang melakukan politik praktis. "Kan banyak segmen ulama, semuanya memanfaatkan ulama. Tapi kita juga tidak bisa melarang itu. Yang pasti, MUI tak ada yang melakukan hal seperti itu. Tidak boleh itu," katanya.
 
detik.com

MUI Pusat Setuju Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Digelar di Jabar

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengimbau agar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden tak digelar di Jawa Barat. MUI Pusat mendukung sikap tersebut.

"Kami mendukung imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar agar deklarasi tagar #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar. Karena khawatir gerakan tersebut menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi lewat keterangannya, Rabu (1/8/2018).

Zainut menilai sikap MUI Jabar merupakan bentuk kehati-hatian agar tak terjadi gesekan antar kelompok masyarakat. Menurut dia, hal itu sesuai dengan pemahaman agama yang menyebutkan bahwa mencegah terjadinya kerusakan harus lebih diutamakan ketimbang membangun kemaslahatan.

"Sikap kehati-hatian MUI Jawa Barat tersebut semata didasarkan pada ikhtiar untuk menjaga terjadinya kerusakan (mafsadat) berupa konflik, gesekan dan ancaman perpecahan bangsa. Hal tersebut dalam agama memang harus didahulukan dari pada untuk membangun kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqih: dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih (menghindarkan kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan kebaikan)," ujarnya.

Zaniut mengakui bahwa semua orang bisa menyalurkan aspirasinya termasuk gerakan #2019GantiPresiden. Namun gerakan tersebut, kata Zainut, seharusnya dilakukan saat memasuki masa kampanye Pemilu 2019.

"Di dalam negara demokrasi tidak dilarang untuk menyuarakan aspirasi mengganti presiden atau mempertahankan presiden. Namun hendaknya hal tersebut dilakukan pada waktunya ketika sudah memasuki masa kampanye Pemilu. Sehingga masyarakat dapat memahami bahwa hal tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat, beradab dan mencerdaskan, bukan bentuk demokrasi yang didasarkan pada syahwat politik untuk berkuasa semata," imbuhnya.

Lebih jauh, Zainut mengimbau kepada setiap elite politik untuk lebih menahan diri. Persatuan bangsa, menurut dia, harus selalu dijaga.

"MUI mengimbau kepada elite politik hendaknya bisa menahan diri dan tidak terjebak pada kegiatan politik praktis yang dapat memicu konflik dan gesekan di masyarakat yang ujungnya dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa. Semuanya harus patuh dan tunduk dengan peraturan perundangan yang ada," tuturnya.

detik.com

200 Pengasuh Pesantren se-Indonesia Ikrar Jaga NKRI dan Pancasila

Sebanyak 200 pendidik dari berbagai pondok pesantren membentuk organisai Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia disingkat (P2I).

Dibentuknya organisasi ini bertujuan untuk membangun kualitas pendidikan pesantren.

"Agar memiliki daya saing kuat dan setara dengan satuan pendidikan lainnya di tingkat nasional. Serta dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul, terampil, berakhlak mulia dan berkhidmat untuk kesejahteraan bangsa," ujar Ketua P21 HM Tata kepada Liputan6.com, Sabtu, 6 Januari 2018.

Tata mengatakan gerakan ini bermunculan atas aspirasi pengasuh pesantren sehingga dapat bergerak secara nasional dan internasional.

"Bagaimana kami bisa menghimpun para pengasuh pesantren di Indonesia, untuk menampung aspirasi pemikiran dan membahas berbagai persoalan yang muncul baik secara nasional maupun internasional, maka diperlukan adanya organisasi tersebut," ungkap Tata.

Pengasuh Pesantren (P2I) adalah organisasi yang didirikan oleh para praktisi pesantren yang terlibat langsung sebagai pengasuh pondok pesantren.

Dalam perkumpulan beberapa pimpinan pesantren pada 24 Oktober 2015 di PP Nurul Bayan Lombok Utara, mulai bergulir perlunya perhimpunan yang menyatukan para pengasuh pondok pesantren. Ide pembentukan perhimpunan ini muncul dalam diskusi beberapa pimpinan pesantren di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut ide tersebut pada pertemuan beberapa pengasuh pesantren tanggal 28 November 2015 bertempat di PP Darunnajah Jakarta dan ditindaklanjuti dengan rapat pada tanggal 4 Maret 2016 di Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlash didirikanlah Organisasi Pengasuh Pesantren Indonesia dengan nama Pengasuh Pesantren Indonesia disingkat P2I.

Tata Juga menambahkan, bahwa Perhimpunan ini rencananya akan diresmikan pada Minggu 7 Januari 2018 di Pondok Pesantren Darunnajah Ulujami, Jakarta.

"Insyaallah akan hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua MUI Kyai Ma'ruf Amin, Kyai Hasan Abdullah Sahal dan 200 Pimpinan Pesantren Se - Indonesia," tutup Tata. 

Dzikir di Istana Bukti Umat Islam Peduli Keutuhan Bangsa dan Negara

Dzikir nasional yang digelar di halaman Istana Merdeka Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (1/8) malam, menjadi bukti umat Islam peduli dan memikirkan keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Seperti disampaikan dalam doa Mustasyar PBNU KH Maemun Zubair (Mbah Moen).

Hal tersebut dikatakan Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin kepada NU Online usai penutupan dzikir. “Tadi dikatakan Mbah Moen dalam doa beliau, semoga bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan dan pertikaian sesama anak bangsa,” ujarnya.

Kiai Ishom, sapaan akrabnya, berharap acara serupa dilaksanakan di tempat yang lebih luas. Misalnya, di Monumen Nasional (Monas) agar bisa diikuti lebih banyak lagi oleh masyarakat.

“Kalau di Istana kan sempit. Apalagi yang datang ribuan,” tandasnya.

Saat ditanya arah majelis dzikir tersebut, apakah bermuatan politis atau bakal menjadi ormas bahkan partai politik, kiai asal Lampung ini langsung menepis.

“Saya kira tidak lah. Para kiai yang datang banyak dari kalangan syuriyah yang ikhlas. Saya pribadi berharap ini fokus ke dzikir saja,” kata Kiai Ishom.

Sementara itu, salah satu pengurus PWNU Kalimantan Barat, KH Faruqi, di sela-sela ramah tamah mengaku sangat mendukung dan antusias sekali mengikuti dzikir di Istana.

“Saya melihat ini tonggak persatuan antara ulama dan umara. Ke depan perlu makin dikuatkan,” ujarnya.

Kiai Faruqi yang datang bersama empat orang dari Pontianak berharap dzikir nasional bisa memantik persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa. “Semoga di tahun-tahun berikutnya acara seperti ini bisa diadakan kembali,” harapnya.

Hadir dalam acara tersebut, jajaran para kiai sepuh seperti KH Anwar Mansyur Jawa Timur, KH Bagindo Leter Sumatera Barat, KH Abuya Muhtadi Banten, RM Irfa’i Nachrawi Yogyakarta, dan KH Aniq Muhammadun Jawa Tengah. 

Selain para kiai sepuh, ribuan jemaah dari sejumlah pondok pesantren di Jabodetabek tampak berduyun-duyun memasuki halaman Istana sejak petang. Mereka kemudian melaksanakan salat maghrib berjamaah.

Usai berjamaah, hadirin tampak antusias menikmati penampilan grup nasyid Snada dan musik gambus Hubbul Wathon. 

Dzikir kebangsaan yang bertema ‘Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan’ ini terselenggara berkat kerjasama pihak Istana Negara dengan Majelis Dzikir Hubbul Wathon yang diinisiasi Rais Aam Syuriyah PBNU KH Ma’ruf Amin.

www.nu.or.id | Musthofa Asrori - Fathoni

Manuver Komunikasi Kekuatan Oposisi

Di kubu petahana (incumbent), manuver yang dilakukan partai-partai yang menyatakan diri akan mengusung Jokowi sebagai capres, se­pertinya sudah di tahap ‘panggung’ yang mulai solid (solid stage).

Jokowi tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan sosok cawapresnya, sambil berhitung peta kekuatan lawan dan sejumlah faktor politik dinamis kontekstual yang mungkin berubah di menit-menit akhir masa pendaftaran.

Di kubu oposisi, manuver justru sedang mengalami titik kulminasi. Ada manuver SBY yang giat membuka jeja­ring komunikasi dengan ragam pihak, Prabowo yang sedang menguji reaksi para calon mitra koalisi, dan PKS yang posesif dengan calon dari kader mereka. Sekaligus PAN yang giat memosisikan diri sebagai mediator di tengah kebuntuan komunikasi para pihak.

Pernyataan meragukan
Manuver terbaru yang memantik banyak spekulasi tentunya pernyataan Prabowo Subianto dalam acara pertemuan ulama di Hotel Menara Pe­ninsula, Jakarta, Jumat (27/7). Prabowo melakukan manuver komunikasi lewat pernyataan verbalnya. “Saya siap menjadi alat umat dan alat rakyat Indonesia. Tapi kalau saya tidak dibutuhkan dan ada orang lain yang lebih baik, saya pun siap mendukung kepentingan rakyat dan umat. Itu komitmen saya bahwa dengan segala kekuatan saya dan Gerindra.”

Pernyataan Prabowo bisa memunculkan beragam tafsir politis. Antara lain banyak pihak yang mengaitkan pernyataan tersebut dengan kesiapan Prabowo untuk berganti peran dari capres menjadi king maker yang akan mendorong sosok lain menjadi penantang Jokowi.

Benarkah manuver komunikasi Prabowo tersebut mengindikasikan akan ada perubahan komposisi pasangan dengan tiadanya nama Prabowo di daftar utama capres penantang Jokowi? Terlalu prematur untuk menyimpulkan Prabowo tak akan maju ke gelanggang pertarungan Pilpres 2019.

Ada dua alasan mengapa penulis meragukan simpulan Prabowo sudah pasti menjadi king maker. Pertama, kepentingan elektoral Gerindra di pemilu legislatif yang waktunya bersamaan dengan penyelenggaraan pilpres. Sekarang ini, ada tren naiknya perolehan suara Gerindra sebagai dampak coat-tail effect atau efek ekor jas dari pencapresan Prabowo.

Dalam psikologi politik, coat-tail effect maksudnya adalah orang-orang yang sudah sangat terpesona dengan sosok/citra seseorang. Arus besar yang terbaca dari persepsi basis konstituen pemilih Gerindra, mereka tahu, suka, dan bisa menerima serta akan memilih Prabowo sebagai capres mereka.

Singkatnya capres yang dipersepsikan layak menjadi penantang Jokowi oleh basis pemilih Gerindra ialah Prabowo Subianto. Jika Prabowo tidak jadi mencapreskan diri, apakah sosok baru di luar dirinya akan memiliki coat-tail effect setara atau lebih besarkah daripada yang didapat Gerindra dari Prabowo Subianto? 

Inilah jawaban mengapa arus utama di internal Gerindra akan tetap ngotot meminta Prabowo Subianto menjadi capres mereka. Jika tidak, bukan tak mungkin suara Gerindra akan stagnan atau bahkan menurun di pemilu legislatif karena kehilangan figur utamanya di panggung utama.

Kedua, nama Prabowo Subianto sejak 2014 telah menjadi ikon penantang Jokowi. Dikalahkan Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2014 membentuk polarisasi dukungan di masyarakat. Kelompok pro-Jokowi dan pro-Prabowo terpelihara hingga sekarang. Bahkan di momentum tertentu seperti saat terjadinya Pilkada DKI 2017, polarisasi itu mengkristal lagi dan menghangatkan suasana politik jelang Pilpres 2019.

Prabowo terus memopulerkan diri sekaligus berupaya meneguhkan identitas dirinya selaku penantang. Hasilnya elektabilitas dia terjaga di nomor dua di bawah Jokowi selaku petahana. Pertanyaannya, apakah Prabowo dan Gerindra akan benar-benar rela meninggalkan ‘investasi’ politik yang telah dibangunnya selama ini? Dua argumen inilah yang membuat penulis meragukan tafsir ucapan prabowo ini bermakna prabowo akan menjadi king maker.

Meksipun realitas politiknya, sebagai sebuah brand politik, Prabowo sulit memenangani kontestasi jika tak menemukan formula tepat terutama menyangkut figur cawapres dan isu strategis untuk penetrasi ke basis-basis pemilih baru di luar yang sudah dibentuknya sejak 2014.

Makna pesan Prabowo
Dalam bacaan komunikasi politik, pernyataan Prabowo lebih tepat dimaknai sebagai strategi komunikasi persuasif ke partai-partai yang potensial menjadi mitra koalisi menantang Jokowi. Prabowo menyatakan jika ada yang lebih baik daripadanya, dia bersedia untuk mendukung yang bersangkutan menjadi capres. Ini pilihan gaya komunikasi yang cukup berbeda dari kebiasaan Prabowo saat berkomunikasi di panggung politik menuju pencapresan.

Jika dilihat dari kebiasaannya, gaya komunikasi politik Prabowo biasanya bauran antara dynamic style dan controlling style. Merujuk ke tipologi gaya komunikasi dari Stewart Tubbs dan Sylvia Moss dalam buku mereka, Human Communication (1994), dynamic style memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan (action-oriented).

Sementara itu, the controlling style, biasanya sangat ketat mengendalikan kuasa (power). Pilihan gaya komunikasi Prabowo saat beretorika di pertemuan ulama tempo hari lebih memilih equalitarian style (gaya kesetaraan). Pada orang dengan gaya komunikasi ini, biasanya arus verbal dan nonverbalnya selalu mencoba dua arah (two way traffic communication). Terbaca dari pesan Prabowo yang membuka ruang kemungkinan soal figur yang bisa menjadi capres jika lebih baik dari dirinya.

Ada dua makna dari manuver komunikasi Prabowo itu. Pertama, Prabowo sepertinya sedang menguji reaksi partai-partai yang berpotensi menjadi mitranya dalam koalisi penantang Jokowi. Hal itu terkait dengan keseriusan mereka mendukungnya menjadi capres, dan respons serta manuver partai-partai jika diberi peluang menyebut figur di luar dirinya.

Jika diurai substansi pesannya, apa kriteria lebih baik yang Prabowo maksudkan? Jika memang kriterianya ialah modal dasar elektoral, yakni menyangkut elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas, sudah barang tentu Prabowo akan diposisikan tertinggi di antara figur lain di kubu partai-partai penantang Jokowi, baik dari PAN, Gerindra, PKS, maupun Demokrat. Artinya, manuver komunikasi ini digunakan Prabowo untuk menunjukkan kesan diri (self-impression) tidak egois dan mau membuka ruang dialog.

Kedua, strategi persuasi ini digunakan Prabowo untuk merangkul partai-partai agar tidak mengedepankan ego sektoralnya. Dalam negosiasi ini strategi ZOPA (zone of possible agreement) yakni mengajak semua pihak untuk menurunkan proposal utama masing-masing agar bisa duduk bersama dalam memusyawarahkan keputusan strategis paket capres cawapres.

Sebagaimana kita ketahui, pola komunikasi penantang Jokowi masih bersifat acak. Dalam kondisi acak seperti ini, Prabowo tentu harus menghitung cermat setiap strategi pemainan menuju gelanggang. Dalam tulisan Roger B Myerson, Game Theory: Analysis of Conflict (1991), teori permainan merupakan studi tentang pengambilan keputusan strategis.

Dalam perspektif ini, kubu penantang Jokowi mengembangkan strategi campuran (mixed strategy game) yang intinya pemain akan menggunakan beragam varian strategi guna memastikan hasil optimal di tengah realitas kesulitan mereka menjalankan strategi utama. Strategi itulah yang sepertinya sedang dijalankan Gerindra, PKS, Demokrat, juga PAN.

Di tengah ragam kepentingan dan cairnya pola hubungan politik, Prabowo mencoba mengembangkan mutual respect dan mutual benefit dari kepen­tingan-kepentingan kaku proposal utama partai-partai di luar kubu Jokowi. Manuver komunikasi itu diperlukan agar setiap pihak mau duduk bersama dan melakukan pembahasan atas sejumlah kemungkinan.

Langkah Prabowo itu konteksnya tentu saja komunikasi yang keras dan tegas disampaikan PKS yang posesif menginginkan cawapres berasal dari kader atau representasi keputusan partai mereka. Pun demikian juga dengan kepentingan Demokrat yang masih berikhtiar mengajukan nama AHY sebagai cawapres yang ingin dipaketkan dengan siapa pun capresnya, termasuk dengan Prabowo.

Figur menentukan
Hal lain yang menarik dibaca dari manuver komunikasi figur-figur utama yang berpotensi menantang Jokowi adalah silaturahim antaraktor. Prabowo bersilaturahim ke kediaman SBY di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (24/7). Selang berapa hari, Zulkifli juga bersilaturahim ke SBY (27/7). Manuver komunikasi SBY itu sempat memantik bacaan tentang siapa yang menjadi center of the game dalam proses pertautan antarkekuatan penantang Jokowi.

Dalam komunikasi, proses silaturahim itu mengandung interaksionisme simbolis. Herbert Blumer mendefinisikan interaksionisme simbolis sebagai proses interaksi dalam membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Hal senada juga disampaikan Scott Plunkett yang mendefinisikan interaksionisme simbolis sebagai cara kita belajar menginterpretasi serta memberikan arti atau makna melalui interaksi kita dengan orang lain.

Dalam konteks inilah mengapa SBY dan Prabowo begitu peduli dengan batik warna senada yang digunakan, gesture yang menunjukkan harmoni, para elite kedua partai dalam formasi lengkap. Tentu makna yang ingin ditunjukkan ialah ke­terbukaan, kehangatan, kei­nginan untuk bekerja sama dan meminimalkan jarak komunikasi.

Tetapi saat Prabowo dan Zulkifli datang berturut-turut ke kediaman SBY, muncul kesan peran SBY yang dominan di panggung perbincangan partai-partai oposisi. Itulah yang sepertinya dibaca PKS yang rencananya akan berjumpa dengan SBY, tetapi mereka tak mau kalau perjumpaan dilakukan di kediaman SBY seperti dua pertemuan sebelumnya.

PKS yang terkesan belum dilibatkan secara intens dalam konsolidasi kekuat­an oposisi memahami betul bahwa komunikasi bukan semata pesan yang diverbalkan, melainkan juga konteks tempat pertemuan diselenggarakan. Hal itu pula yang juga akhirnya dipahami SBY dan Prabowo sehingga menjadwalkan perjumpaan balasan.

Dalam situasi krusial seperti saat ini, dengan waktu untuk lobi dan negosiasi tak lagi tersedia lama, hal strategis yang harus dilakukan dalam komunikasi kekuatan oposisi ialah rembukan bersama dengan melibatkan semua partai.

Tidak penting lagi siapa yang ingin lebih menonjol daripada yang lainnya karena hasil akhir dari manuver komunikasinya ialah menciptakan pemahaman bersama (mutual understanding). Yang mesti diatasi ialah ego sektoral setiap partai karena jika gagal mengatasi itu, akan menyebabkan sulitnya menyatukan agenda bersama.

Koalisi oposisi kerap kali gagal menyatukan kepentingan yang berbeda-beda sehingga jika pun menyatu kerap tak memiliki daya ikat kuat ke basis konstituen mereka.

mediaindonesia.com | Gun Gun Heryanto, 
Penulis adalah Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute; Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta