Lebih lanjut dirinya merujuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pasal 235 ayat 5 menyebutkan bahwa “dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya”.
Sedangkan, dalam Pasal 235 ayat 5 menyebukan “parpol yang tidak memiliki atau mengajukan calon, tidak boleh ikut pemilu presiden 2024”.
“Pasalnya ancaman Undang-undang (UU) sudah sangat jelas didepan mata, yaitu larangan menjadi Parpol peserta Pemilu pada tahun 2024, jika absen atau tidak mengusung Capes-Cawapres pada Pemilu 2019,” katanya Kamis (9/8/2018).
Masih menurut Abdurrahman, pak Darmizal sebagai Ketua Umum RèJO dan kami semua pasti menyiapkan karpet merah untuk Partai Demokrat masuk kubu Jokowi.
Berbagai analisa menjelaskan, koalisi minyak dan air antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra tampaknya mustahil terjadi. Apalagi setelah adanya rumor Wagub Sandiaga Uno bakal jadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
Abdurrahman meyakini, Ketua umum ReJo siap menjadi penghubung jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Cs akan bergabung di koalisi pemerintah.
“Tentunya kami siap menjadi bumper bagi Partai Demokrat untuk masuk dibarisan Jokowi,” kata Abdurrahman.
Ketua Bidang Komunikasi hubungan antar lembaga dan isu kontemporer ReJo ini menilai, SBY sebagai sosok negarawan sejati tentu akan berpikir jernih untuk bangsa dan negara ini. Terutama kelangsungan perjalanan karir partai dan para kader Demokrat diseluruh tanah air.
“Saya yakin dengan bergabungnya Partai Demokrat di koalisi Jokowi, nanti akan membuat Demokrat lebih stabil menatap masa depan untuk berupaya memberi manfaat sebesarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujarnya.
hnnindonesia.com | Susi - Gian
No comments:
Post a Comment