BENTUK – BENTUK PENILAIAN DALAM KURIKULUM 2013 VERSI REVISI

Mendiskusikan Bentuk –
Bentuk Penilaian dalam Kurikulum 2013 Versi Revisi 2017 – 2018 pada jenjang SMP/MTS
tidak terlepas dari mengkaji Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar
Penilaian. Serta mengkaji Panduan Penilaian Oleh Pendidikan dan SatuanPendidikan Pada Jenjang SMP terbitan tahun 2017.







Menurut Permendikbud Nomor
23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. Penilaian 

PERSYARATAN CUTI PNS

A.  Dasar Cut PNS :

Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.







B.  Persyaratan  Cuti PNS:



1. Persyaratan Cuti Tahunan;



·           
Permohonan dari Ybs(SE Kepala BAKN No.
01/SE/1999)



·           
Fotocopi SK CPNS



·           
A.    Arti dan Makna Wawasan Wiyata Mandala. Wawasan
: Suatu pandangan atau sikap

SURAT EDARAN DIRJEN DIKDASMEN TENTANG PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN 2018/2019

Kemdikbud telah menerbitkan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No 21/D/PO/2018
Tentang Pemetaan Mutu Pendidikan Tahun Ajaran 2018/2019. Berikut ini
salinan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No 21/D/PO/2018 Tentang Pemetaan Mutu
Pendidikan Tahun Ajaran 2018/2019.












Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan hormat kami sampaikan
bahwa dalam rangka pelaksanaan Penjaminan Mutu

CONTOH SK PEMBAGIAN TUGAS GURU (SK KBM) TAHUN PELAJARAN 2018/2019

CONTOH SK PEMBAGIAN TUGAS GURU (SK KBM) TAHUN PELAJARAN 2018/2019



Pada
posting ini saya mencoba menampilkan contoh
SK Pembagian Tugas Guru (SK KBM) tahun
pelajaran 2018/2019 mengingat dari hasil supervise pada beberapa sekolah binaan masih banyak sekolah
yang belum mengupdate dan masih keliru dalam penomoran Surat Keputrusan atau SK.
Sebelum menampilkan contoh SK Pembagian Tugas Guru (SK

KETENTUAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) TAHUN 2018/2019

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) SESUAI PERMENDIKBUD 18 TAHUN 2016






Sebentar lagi memasuki tahun
pelajaran 2018/2019, sebagaimana diketahui 3 (tiga) hari pada permulaan masuk
sekolah diwajibkan untuk melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
sebagai pengganti Masa Orientasi Siswa Baru (MOS). Adapun Ketentuan Masa
Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun 2018/2019

SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR : B/21/M.KT.02/2018 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PELAKSANAAN CUTI BERSAMA PNS TAHUN 2018

Terkait dengan ditetapkannya
Keputusan Presiden No. 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Tahun 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB), Asman Abnur, menerbitkan Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor: B/21/M.KT.02/2018
tentang Penegakan Disiplin Dalam Pelaksanaan Cuti Bersama PNS Tahun 2018. Surat
edaran ini diterbitkan dalam rangka penegakan

SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30/V.72-2/99 PERTEGAS LARANG UJARAN KEBENCIAN DI KALANGAN PNS (ASN)

Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99


Menindaklanjuti mengenai
enam aktivitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin Aparatur Sipil
Negara (ASN), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana
mengeluarkan Surat Kepala BKN Nomor
K.26-30/V.72-2/99.  Bima menegaskan PNS sebagai perekat dan pemersatu
bangsa, menjaga situasi serta kondisi yang tertib dalam melaksanakan

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pemerintah telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun
2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014. Sebagaimana diketahui ASN terdiri dari dua komponen, yakni profesi  bagi 
pegawai  negeri  sipil (PNS) dan  pegawai pemerintah  dengan 

PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

Untuk memperjelas
pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN)  Nomor: 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 Tahun
2010 Tanggal:  6 Mei 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional  Guru dan Angka Kreditnya, telah
diterbitkan PERMENDIKNAS Nomor 35 Tahun
2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya

PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEPALA BKN NO: 03/V/PB/2010 DAN NO: 14 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

Kenaikan pangkat jabatan
guru sekarang masih diatur berdasarkan Peraturan
Bersama Menteri Pendidikan Nasional (MENDIKNAS-sekarang - MENDIKBUD) dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara (BKN)  Nomor:  03/V/PB/2010 dan
Nomor: 14 Tahun 2010 Tanggal: 6 Mei 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional  Guru dan Angka Kreditnya. Menurut
peraturan ini, Jabatan  fungsional
Guru  adalah 

PERMENPAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

Menurut Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan
Angka Kreditnya,  Guru adalah
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 5 pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah. Sedangkan Jabatan fungsional guru adalah jabatan

UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
dikenal istilah guru, dosen, dan Guru besar atau profesor. Adapun yang dimaksud
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.